Prabowo Sebut 5 IUP Punya Cadangan Rp5.400 Triliun, Tapi yang Diminta Bukan Tepuk Tangan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka yang membuat ruangan bertepuk tangan: lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia punya cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun, atau sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi dia langsung meminta hadirin tidak senang dulu.

“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dari angka itu, Prabowo beralih ke instruksi: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diminta mencabut izin konsesi yang lebih dari dua tahun tidak menunjukkan aktivitas nyata.

Apa yang sebenarnya diumumkan

Angka Rp5.400 triliun itu berasal dari laporan yang baru diterima Presiden. Dasar hitungannya adalah studi cadangan dengan standar JORC (Joint Ore Reserves Committee), standar internasional untuk melaporkan cadangan mineral.

“Dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC nilainya adalah Rp5.400 triliun, US$300 miliar, lima konsesi,” ujar Prabowo.

Yang belum dijelaskan: komoditas apa saja di lima konsesi itu, di mana lokasinya, dan siapa pemegang izinnya. Bloomberg Technoz secara eksplisit mencatat bahwa Prabowo belum memerinci jenis komoditas yang terkandung di lima IUP tersebut.

Ini penting disebut di awal, karena angka Rp5.400 triliun gampang dibaca sebagai “negara punya uang Rp5.400 triliun”. Padahal itu nilai cadangan di dalam tanah — belum ditambang, belum dijual, dan belum tentu masuk kas negara.

Instruksi pencabutan izin

Prabowo memberi contoh konkret: konsesi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang baru mencapai tahap groundbreaking pada 16 Juli 2026 setelah 28 tahun mangkrak. Konsesi itu dipegang INPEX, perusahaan berkantor pusat di Jepang.

“Saya terbang ke Jepang. Saya bertemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat,” kata Prabowo menceritakan lobinya. Menurutnya, INPEX berjanji dalam enam bulan akan memulai kegiatan.

Dari kasus itu, Prabowo menyimpulkan aturan baru: jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, izin dicabut. Dia menyebut praktik lama sebagai spekulasi — izin diambil bukan untuk ditambang, tapi untuk dimainkan di bursa.

“Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang. Dia tidak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa,” kata Presiden.

Bagaimana media lain membingkainya

Semua media mengutip pernyataan yang sama, tapi menekankan hal berbeda:

• ANTARA membingkainya sebagai cerita tentang pengelolaan kekayaan negara: angka cadangan, keluhan soal konsesi mangkrak, lalu kisah lobi ke Jepang untuk Masela.
• CNBC Indonesia dan detikFinance memindahkan fokus ke instruksi: judul detik adalah “Perintah Prabowo ke Bahlil”. Angka Rp5.400 triliun jadi konteks, bukan headline.
• Bloomberg Technoz satu-satunya yang secara terbuka mencatat bahwa jenis komoditas lima IUP itu belum dirinci. Ini pembeda penting dari media lain yang menulis angka tanpa catatan itu.
• VIVA.co.id mengangkat sisi paling agresif: “Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” Judulnya lebih menekankan ancaman daripada nilai cadangan.
• Okezone menambahkan detail lokasi Rakornas sebagai Jakarta Utara, sementara detik menulis JIEXPO, Jakarta.

Yang tidak disebut media mana pun: apakah lima IUP itu termasuk yang izinnya akan dicabut, atau justru contoh konsesi yang berjalan baik. Presiden tidak menjelaskan kaitannya.

Angle PagiPagi

Dua hal berbeda diumumkan dalam satu pidato, dan keduanya mudah tertukar: potensi cadangan yang belum tergarap, dan kebijakan ancaman pencabutan izin. Yang pertama fakta geologis, yang kedua keputusan politik. Media cenderung menggabungkannya, sehingga muncul kesan negara baru saja “menemukan” Rp5.400 triliun.

Yang lebih layak diperiksa justru yang kedua. Ancaman pencabutan izin bukan hal baru — Prabowo sudah menyampaikan hal serupa pada Juli 2026, dan Bahlil meresponsnya sejak April 2026. Jadi pertanyaannya bukan “apa instruksinya”, tapi “apa yang berbeda kali ini”. Sampai sekarang belum ada jawabannya: tidak ada daftar IUP yang akan dicabut, tidak ada tenggat, dan tidak ada angka berapa konsesi yang benar-benar mangkrak lebih dari dua tahun.

Kenapa ini penting

Izin tambang adalah keputusan politik yang berdampak panjang. Ketika izin diberikan longgar, negara kehilangan potensi penerimaan selama puluhan tahun — seperti yang terjadi pada Masela. Ketika izin dicabut, ada pertanyaan lanjutan: siapa yang akan menggantikan, dengan syarat apa, dan bagaimana nasib pekerja serta daerah di sekitarnya.

Sejauh ini, yang tersedia baru pernyataan niat. Kebijakan yang bisa diukur butuh tiga hal: daftar objek, tenggat, dan konsekuensi yang jelas. Ketiganya belum diumumkan.

Yang belum terkonfirmasi

Lima IUP itu belum diidentifikasi — komoditas, lokasi, dan pemegang izinnya tidak disebut. Metodologi valuasi Rp5.400 triliun juga belum dirinci: apakah itu nilai bruto di dalam tanah, nilai bersih setelah biaya ekstraksi, atau nilai pada harga komoditas tertentu. Angka 300 miliar dolar AS setara Rp5.400 triliun hanya masuk jika kurs yang dipakai sekitar Rp18.000 per dolar AS — kurs itu tidak disebut Presiden, jadi konversi rupiah di artikel ini adalah perkiraan, bukan angka resmi.

Kesimpulan

Angka Rp5.400 triliun menarik perhatian, tapi bukan itu inti pengumumannya. Intinya adalah perintah mencabut izin konsesi mangkrak — dan sampai sekarang perintah itu belum punya daftar, tenggat, maupun target yang bisa diperiksa publik.

Baca juga

• Prabowo Minta KSP Listyo Kawal Program Prioritas: Yang Diminta Bukan Menjalankan, Tapi Mengawasi
• Nusron Wahid Dua Kali Absen dari KPK: Pertanyaannya Bukan Kesediaan, Tapi Izin Dinasnya
• Amazon Janji Rp18 Triliun untuk Warga Sekitar Data Center, Tapi Bukan Keluhan Listrik yang Dijawab
• Wajib Halal 18 Oktober 2026: yang Berubah Bukan Cuma Label, tapi Pintu Izin Edar
• KPK Sudah Surati Panglima TNI Soal 2 Prajurit Aktif, Tapi Jawabannya Masih Ditunggu

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] ANTARA — 'Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T' (22 Okt 2026) — framing: kekayaan negara + kisah lobi Masela/INPEX + perintah cabut https://www.antaranews.com/berita/5805807/prabowo-terima-laporan-lima-area-konsesi-bernilai-rp5400-t
2. [2] detikFinance — 'Prabowo Ungkap 5 IUP Tambang Jumbo, Nilai Cadangan Tembus Rp 5.400 T' (22 Okt 2026) — framing: angka cadangan + ajakan tidak tepuk tangan https://finance.detik.com/energi/d-8719242/prabowo-ungkap-5-iup-tambang-jumbo-nilai-cadangan-tembus-rp-5-400-t
3. [3] detikFinance — 'Perintah Prabowo ke Bahlil: Konsesi Tambang 2 Tahun Nganggur, Cabut!' (22 Okt 2026) — framing: instruksi pencabutan sebagai berita utama, bukan angka cadangan https://finance.detik.com/energi/d-8719328/perintah-prabowo-ke-bahlil-konsesi-tambang-2-tahun-nganggur-cabut
4. [4] CNBC Indonesia — 'Prabowo Sebut ada 5 IUP Tambang Punya Cadangan Rp5.400 Triliun' (22 Okt 2026) — framing: kutipan lengkap soal studi JORC + 'jangan tepuk tangan terlalu cepat' https://www.cnbcindonesia.com/news/20261022151451-4-778626/prabowo-sebut-ada-5-iup-tambang-punya-cadangan-rp5400-triliun
5. [5] Bloomberg Technoz — 'Prabowo Dapat Laporan RI Punya 5 IUP dengan Cadangan Rp5.400 T' (22 Okt 2026) — framing: satu-satunya yang mencatat komoditas lima IUP belum dirinci https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125443/prabowo-dapat-laporan-ri-punya-5-iup-dengan-cadangan-rp5-400-t
6. [6] CNBC Indonesia — 'Video: Prabowo Sebut Ada 5 IUP Tambang Punya Cadangan Rp5.400 Triliun' (22 Okt 2026) — framing: ringkasan potensi SDA + pengelolaan bertanggung jawab https://www.cnbcindonesia.com/news/20261022183106-8-778683/video-prabowo-sebut-ada-5-iup-tambang-punya-cadangan-rp5400-triliun