Membaca Jejak Pembangkangan: Kapolri 2025–2026 Itu Menyadap Presiden, Kini Kepala Staf Presiden
Kapolri 2025–2026 yang nomor Presiden diduga ia sadap, kini duduk sebagai Kepala Staf Presiden. Tiga peran, tiga kewajiban yang seharusnya dijaga.
Politik
Politik, pemerintahan, dan kebijakan publik
Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Nomor Presiden Disebut Ikut Disadap
Penyidik Bareskrim menetapkan tiga tersangka penyadapan ilegal, termasuk eks Kapolri Listyo Sigit. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri. Nomor Presiden diduga jadi sasaran.
KPK Geledah Bea Cukai Kudus dan Djarum: Yang Diincar Pita Cukai, Bukan Impor
Penggeledahan Rabu ini membuka bab baru perkara Bea Cukai: dari impor barang ke cukai rokok. Tapi bab itu baru seumur sprindik tanpa tersangka.
Pemilu Israel: Dua Blok Sama-sama Mentok di Bawah 61 Kursi, dan Kuncinya Ada di Partai Arab
Netanyahu unggul tipis, Eisenkot menempel, tapi tidak ada yang mencapai 61 kursi. Kunci pembentukan pemerintahan jatuh ke partai yang selama puluhan tahun dijauhkan dari kursi.
53 Aksi dalam Sehari: Lima Tuntutan Demo 28 Oktober, dan Jawaban yang Masih Umum
Lima tuntutan itu konkret: status bencana karhutla, APBN, biaya pendidikan, penggunaan hukum, pelanggaran HAM. Yang datang sebagai jawaban adalah pernyataan umum soal hak konstitusional.
Bupati Bogor Diperiksa KPK sebagai Saksi, tapi Perkaranya Masih Tanpa Tersangka
KPK memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi pada 29 Oktober 2026. Yang menentukan arah kasus bukan status itu, tapi fakta perkaranya masih memakai sprindik umum dan penyidik memeriksa massal di Bogor.
Gugatan Ijazah Gibran Dicabut di PTUN, Pemakzulan Digulirkan dari Luar Parlemen
Pada 29 Oktober 2026 gugatan soal suket penyetaraan pendidikan Gibran dicabut di PTUN, dan Denny Indrayana mendorong PKS memulai pemakzulan. Dua jalur, satu masalah bukti yang sama.
PBB Minta Indonesia Pikir Ulang soal Board of Peace, tapi Tak Ada Keputusan Keluar
Pelapor khusus PBB meminta Indonesia mempertimbangkan ulang keanggotaan di Board of Peace. DPR menyebut patut dipertimbangkan, Kemlu bilang pembahasan ditangguhkan, dan rencana 8.000 personel ikut tertahan.
RUU Perampasan Aset Bidik Investasi Bodong, tapi Naskahnya Belum Ada
Panja DPR memastikan RUU Perampasan Aset akan menyasar investasi bodong sampai penipuan umrah. Tapi draf naskahnya belum disusun, dan Pasal 38 ayat (3) yang dijanjikan masih usulan lisan.
MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran: Yang Berubah Suratnya, Bukan Jabatannya
MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Tapi salinan putusannya belum terbit, dan reaksi politik sudah berlari lebih dulu.
