Prabowo Rapatkan Karhutla Sampai Malam, Lalu Bocorkan Calon Kepala Badan Gambut Baru

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) sore hingga malam. Rapat itu berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 16.30 sampai 18.30 WIB.

Dari rapat itu muncul dua hal penting. Pertama, pemerintah melaporkan masih ada sekitar 639 hektare lahan yang belum padam di enam provinsi. Kedua, nama calon kepala badan baru pengelola gambut dan mangrove akhirnya disebut terbuka.

Apa yang terjadi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hasil rapat pada Senin malam. Menurut dia, ada lebih dari 60.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk operasi darat pemadaman karhutla.

Angka rincinya 60.177 personel. Mereka berasal dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, dan relawan.

Teddy menyebut tingkat keberhasilan pemadaman di darat rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Operasi udara lewat water bombing juga terus dilakukan.

Presiden, kata Teddy, meminta penanganan karhutla diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan optimal untuk mempercepat pemadaman.

Fokus baru: Tanjung Puting

Dalam rapat itu, Presiden memerintahkan pemadaman difokuskan ke beberapa titik. Salah satunya Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan alasan pemilihan Tanjung Puting. Kawasan itu dinilai harus dilindungi karena menjadi pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan terbesar di dunia.

“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” kata Dudung seusai rapat.

Selain Tanjung Puting, perhatian pemerintah tertuju ke dua provinsi: Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut sudah membaik.

Dudung menyebut operasi pemadaman saat ini lebih banyak lewat darat. Alasannya, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah sehingga jarak pandang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.

Badan gambut baru, dan nama yang muncul

Di sambungan rapat yang sama, Dudung menyebut nama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, sebagai salah satu calon kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

“Tadi kalau tidak salah ya, Profesor Satyawan kalau enggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan. Ya, ahlinya,” kata Dudung.

Dia menyampaikan pelantikan direncanakan berlangsung pekan depan. Namun Dudung sendiri memakai kata “kalau tidak salah” dua kali — tanda bahwa pada Senin malam nama itu belum dikukuhkan lewat keputusan resmi.

Turut hadir dalam rapat itu Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko. Menurut ANTARA, Satyawan pernah menjabat Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga itu berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2024.

Konteks: badan yang menggantikan BRGM

BPGMN bukan lembaga yang muncul tiba-tiba. Presiden Prabowo memutuskan pembentukannya pada 24 September 2026, setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar soal pengelolaan lahan gambut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada 30 September 2026, menyebut pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden soal pembentukan badan itu. Rencananya badan ini berada langsung di bawah Presiden.

Tugasnya: memperkuat pencegahan karhutla lewat penelitian, pemetaan, sistem deteksi dini, dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.

Jadi ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pembentukan BPGMN adalah keputusan yang sudah diumumkan. Sementara nama kepala badan dan tanggal pelantikannya, sampai Senin malam, masih berupa keterangan lisan seorang menteri.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Fokus angka pemadaman: CNBC Indonesia dan CNN Indonesia menyorot laporan “keberhasilan pemadaman 80 persen” serta angka 639 hektare lahan. Keduanya mengutip keterangan Sekretariat Kabinet.
Fokus lokasi prioritas: ANTARA dan Media Indonesia menonjolkan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai titik yang diperintahkan Presiden, lengkap dengan alasan konservasi orangutan.
Fokus nama pejabat: SINDOnews, Kumparan, dan VIVA menempatkan nama Satyawan Pudyatmoko di judul — fokusnya bukan karhutla, melainkan siapa yang akan memimpin badan baru.
Fokus kebijakan: ANTARA dalam artikel terpisah mengangkat pernyataan Dudung soal pencegahan dini dan pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Karang Taruna.
Yang tidak disebut salah satu pihak: tidak ada satu pun sumber yang membuka isi draf Perpres BPGMN. Semua media menyebutnya “sedang disiapkan” tanpa merinci kewenangan, anggaran, atau struktur organisasinya.

Angle PagiPagi

Pemberitaan hari ini terbelah dua: ada yang menulis karhutla sebagai persoalan pemadaman, ada yang menulisnya sebagai persoalan jabatan. Padahal dalam satu rapat yang sama, keduanya muncul bersamaan — dan itu justru inti persoalannya.

BPGMN dibentuk persis untuk mencegah karhutla di lahan gambut. Artinya, ukuran keberhasilan badan ini bukan berapa cepat api dipadamkan, tapi seberapa sering api tidak sampai menyala. Angka “80 persen dari luas lahan yang baru terbakar” adalah ukuran pemadaman, bukan ukuran pencegahan.

Kalau badan baru ini bekerja benar, ukuran itu seharusnya justru turun — karena tidak ada lagi lahan baru yang perlu dipadamkan.

Kenapa ini penting

Karhutla di lahan gambut berbeda dari kebakaran biasa. Api bisa bertahan lama di bawah permukaan tanah dan menahan asap jauh lebih tebal. Karena itu, lembaga yang mengurus gambut punya posisi strategis: bukan sekadar badan respons, tapi badan pencegahan.

Karena draf Perpres-nya belum dibuka, publik belum bisa menilai apakah BPGMN akan punya kewenangan cukup, anggaran cukup, dan mandat yang jelas. Tiga hal itu yang menentukan apakah badan ini berbeda dari pendahulunya.

Sumber dan validasi

Data inti artikel ini diambil dari keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menko Polkam Dudung Abdurachman dalam rapat terbatas Senin (12/10/2026), sebagaimana dikutip ANTARA, CNBC Indonesia, dan CNN Indonesia. Informasi pembentukan BPGMN pada 24 September 2026 dikutip dari ANTARA dan SINDOnews, termasuk keterangan Menhut Raja Juli Antoni (30/9).

Yang belum terkonfirmasi: nama resmi kepala BPGMN dan tanggal pelantikannya, karena keduanya baru disampaikan sebagai pernyataan lisan menteri. Isi rancangan Perpres BPGMN juga belum dipublikasikan.

Kesimpulan

Satu rapat, dua kabar: pemadaman karhutla masih berjalan dengan 60.177 personel dan 639 hektare lahan tersisa, sekaligus sinyal bahwa badan baru pengelola gambut segera punya pemimpin. Yang perlu dicatat, badan itu dibentuk untuk mencegah, bukan memadamkan. Ukurannya berbeda.

Prabowo Rapatkan Karhutla Sampai Malam, Lalu Bocorkan Calon Kepala Badan Gambut Baru