Prabowo Bentuk Badan Gambut Baru: Kerjanya Sampai Desa, Langsung di Bawah Presiden

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga ini bertugas mengurus lahan gambut dan mangrove Indonesia, dengan prioritas utama mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang tiap tahun.

Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Rapat berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 15.00 WIB, dan mengundang lebih dari 20 ahli gambut dari berbagai kampus serta lembaga riset.

Apa yang terjadi

Pengumuman disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto seusai rapat.

Menurut Raja Juli, BPGMN tidak lagi berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah presiden. Badan ini akan diisi ilmuwan dan profesional, serta bekerja sampai tingkat desa.

“Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa,” kata Raja Juli.

Menteri Brian menambahkan, salah satu alasan pembentukan badan ini adalah agar izin dan data pengelolaan gambut ditangani satu lembaga. Selama ini, kata dia, kewenangan itu tersebar.

Ini bukan badan pertama

Indonesia sebelumnya punya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Badan itu kini sudah dibubarkan, dan tata kelola gambut sempat kembali berada di bawah Kementerian Kehutanan.

Raja Juli menyebut BRGM punya otoritas yang terbatas karena hanya setingkat direktorat jenderal. BPGMN, menurutnya, naik satu tingkat: langsung di bawah presiden.

Perubahan posisi ini penting, tetapi belum menyelesaikan pertanyaan lain. Struktur pengurus dan anggaran BPGMN belum diumumkan. Brian Yuliarto menyerahkan detail itu kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Artinya, sejauh ini yang ada baru keputusan politik. Bentuk lembaganya belum final.

Angka yang perlu diketahui

• Ada sekitar 33 juta hektare lahan gambut yang perlu dioptimalkan menjadi kawasan produktif, menurut Brian Yuliarto.
• Sekitar 41 juta orang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, kata Kepala BRIN Arif Satria. Karena itu, solusi ekonomi untuk warga ikut dibahas — misalnya sagu, kopi, dan hortikultura.
• Setiap hektare gambut yang terbakar bisa melepas hingga 300 ton karbon ke atmosfer, menurut pakar ekologi ITB, Elham Sumarga.
• Api di lahan gambut menyala di bawah permukaan tanah (smoldering), sehingga sulit dipadamkan dan menghasilkan asap yang menyeberang ke Malaysia dan Singapura.

BRIN diminta membantu deteksi dini titik panas, termasuk memakai kecerdasan buatan. Para ahli juga mengusulkan teknologi suntik air (water injection) dan pompa air yang dikelola desa.

Titik panas di hari yang sama

Ada satu detail yang jarang dibahas. Di hari BPGMN diumumkan, data titik panas justru belum seragam membaik.

Menurut Raja Juli, titik panas turun di Jambi (6 menjadi 1), Sumatra Selatan (17 menjadi 11), dan Kalimantan Selatan (68 menjadi 23).

Tapi di dua provinsi lain, angkanya naik: Kalimantan Tengah dari 643 menjadi 673, dan Kalimantan Barat dari 50 menjadi 167. Kalteng dan Kalsel disebut sebagai konsentrasi utama penanganan.

Jadi tolok ukur keberhasilan badan baru ini sebenarnya sederhana: apakah angka-angka itu turun tahun depan.

Bagaimana media lain membingkainya

• ANTARA fokus pada proses: berapa lama rapat, siapa saja pakar yang hadir, dan apa yang mereka usulkan.
• CNBC Indonesia menekankan alasan kebijakan — kewenangan izin yang selama ini tersebar.
• detikNews melengkapi dengan dua hal yang jarang ada di media lain: penjelasan beda BPGMN vs BRGM, dan data titik panas per provinsi.
• iNews dan SINDOnews banyak mengangkat kutipan yang sama, soal posisi badan yang langsung di bawah presiden.
• Kompas.id membingkai dari sisi kelembagaan: badan baru lahir setelah BRGM berakhir.
• VOI menyorot argumen biaya — pemadaman gambut dinilai terlalu mahal, jadi pemerintah memilih memperkuat pencegahan.

Yang hampir tidak disebut media: bahwa jumlah ahli sendiri berbeda antar laporan. ANTARA menulis “20 lebih” peneliti, sementara CNBC Indonesia menyebut “22 pakar”.

Angle PagiPagi

Nama dan posisi badan bukan hal yang paling penting bagi pembaca. Yang menentukan adalah apakah karhutla benar-benar berkurang.

BPGMN lahir dengan dua pekerjaan rumah yang belum dijawab: siapa yang mengisinya, dan dengan uang berapa. Tanpa dua hal itu, badan baru berisiko mengulang nasib pendahulunya — dibubarkan beberapa tahun kemudian sebelum masalahnya selesai.

Kenapa ini penting

Karhutla gambut bukan hanya soal hutan. Asapnya menyeberang negara, menutup sekolah, dan mengganggu penerbangan. Karena api menyala di bawah tanah, biaya memadamkannya jauh lebih mahal daripada mencegahnya.

Kalau BPGMN berhasil, dampaknya langsung terasa: udara lebih bersih dan biaya penanganan bencana turun. Kalau gagal, tahun depan kita membaca berita yang sama.

Kesimpulan

BPGMN adalah lembaga tingkat tinggi baru untuk masalah lama. Yang belum jelas bukan niatnya, tapi cara kerjanya. Dan ujiannya bukan di Istana — ujiannya di titik panas Kalimantan tahun depan.

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] ANTARA — 'Prabowo setuju usulan ahli bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove' (24 Sep 2026) — framing: proses rapat 4 jam, 20 lebih ahli, daftar nama pakar — https://www.antaranews.com/berita/5757223/prabowo-setuju-usulan-ahli-bentuk-badan-pengelola-gambut-dan-mangrove
2. [2] ANTARA — 'Menhut jelaskan Badan Pengelola Gambut langsung di bawah Presiden' (24 Sep 2026) — framing: posisi kelembagaan, 6 provinsi prioritas, usulan BRIN (AI deteksi hotspot, water injection, sagu) — https://www.antaranews.com/berita/5757284/menhut-jelaskan-badan-pengelola-gambut-langsung-di-bawah-presiden
3. [3] CNBC Indonesia — 'Ini Alasan Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove' (24 Sep 2026) — framing: alasan kebijakan, izin dikelola satu lembaga, 33 juta hektare — https://www.cnbcindonesia.com/news/20260924200220-4-770709/ini-alasan-prabowo-bentuk-badan-pengelola-gambut-dan-mangrove
4. [4] detikNews — 'Menhut Jelaskan Beda BPGMN dengan BRGM yang Pernah Dibubarkan' (24 Sep 2026) — framing: perbandingan kelembagaan BRGM vs BPGMN, basis kerja di desa — https://news.detik.com/berita/d-8677923/menhut-jelaskan-beda-bpgmn-dengan-brgm-yang-pernah-dibubarkan
5. [5] detikNews — 'Prabowo Rapat Karhutla di Istana, Menhut: Kalsel-Kalteng Konsentrasi Utama' (24 Sep 2026) — framing: data titik panas per provinsi — https://news.detik.com/berita/d-8677572/prabowo-rapat-karhutla-di-istana-menhut-kalsel-kalteng-konsentrasi-utama
6. [6] iNews.id — 'Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove, Langsung di Bawah Presiden' (24 Sep 2026) — framing: kutipan Menhut soal posisi badan di bawah presiden — https://www.inews.id/news/nasional/prabowo-bentuk-badan-pengelola-gambut-dan-mangrove-langsung-di-bawah-presiden
7. [7] SINDOnews — 'Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk Cegah Karhutla Dibentuk, Langsung di Bawah Presiden' (24 Sep 2026) — framing: kutipan Menhut yang sama, tanpa data titik panas — https://nasional.sindonews.com/read/1753357/15/badan-pengelola-gambut-dan-mangrove-nasional-untuk-cegah-karhutla-dibentuk-langsung-di-bawah-presiden-1790258899
8. [8] ANTARA — 'Pakar: 300 ton karbon lepas ke atmosfer per hektare gambut terbakar' (22 Sep 2026) — framing: data emisi, api bawah permukaan (smoldering), land subsidence — https://www.antaranews.com/berita/5730488/pakar-300-ton-karbon-lepas-ke-atmosfer-per-hektare-gambut-terbakar