Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih untuk ketujuh kalinya pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sebanyak 18 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya di Istana Negara, Jakarta.
Yang paling banyak dibicarakan bukan cuma siapa yang masuk, tapi siapa yang bergeser. Beberapa nama yang identik dengan era Presiden ke-7 Joko Widodo berpindah dari posisi strategis, dan itu memicu pertanyaan: apakah ini awal keretakan hubungan Prabowo–Jokowi?
Dudung Masuk, Listyo Sigit Keluar
Perubahan paling menonjol ada di kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dudung Abdurachman dilantik menggantikan Djamari Chaniago. Dudung sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Di sektor keamanan, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri baru, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Listyo memimpin Polri sejak era Jokowi dan menjabat sekitar 5 tahun 8 bulan — tercatat sebagai Kapolri paling lama menjabat setelah Era Reformasi.
Listyo tidak keluar dari lingkaran istana. Ia diberi tugas baru memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Kepala Staf Kepresidenan — posisi yang sebelumnya dipegang Dudung. Sebelum pelantikan, Prabowo menganugerahi Listyo Bintang Mahaputera Adipurna.
Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakil Kapolri, menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dedi sendiri tidak hilang: ia dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), struktur baru dalam kabinet.
Pratikno Digeser, Sugiono Naik
Di jajaran kementerian koordinator, Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.
Inilah titik yang paling sering disorot analis. Sugiono dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Pratikno dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Pergantian ini dibaca sebagian pengamat sebagai pergeseran pengaruh di lingkar kabinet.
Sugiono menuntaskan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri yang ia emban hampir dua tahun. Posisinya digantikan Arrmanatha Christiawan Nasir — yang akrab disapa Tata — yang sebelumnya wakil menteri luar negeri.
Pratikno tidak kehilangan posisi sepenuhnya. Ia dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dengan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua.
Struktur Baru dan Wajah-Wajah Baru
Reshuffle ini juga melahirkan struktur baru. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi — kementerian koordinator yang baru dibentuk. Bahlil merangkap jabatan ini dengan posisinya sebagai Menteri ESDM, dan untuk sementara kementerian baru itu berkantor di Kementerian ESDM.
Posisi lain yang diisi:
- Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita
- Nurkholisoj Ibnu Aman dan Luky Alfirman — dua Wakil Menteri Keuangan yang baru
- Dradjad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian, sebelumnya Wakil KSAD
- Nuzran Joher — Ketua Ombudsman RI, dan Radian Syam sebagai anggota
- Aryanto Wibowo — Wakil Kepala BPKP
- Komjen Pol. (Purn.) Muhammad Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)
Pada hari berikutnya, Jumat 2 Oktober, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P. Nama-namanya beragam latar: Sinta Nuriyah, M. Quraish Shihab, hingga Rocky Gerung. Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Kenapa Disebut “Mempreteli Orang Jokowi”
Inilah inti perdebatan yang beredar sejak akhir September. Sejumlah pengamat menilai pola pergantian ini mengarah pada pengurangan pengaruh tokoh-tokoh yang sebelumnya dekat dengan Jokowi.
BBC, dalam laporannya 1 Oktober, menyoroti bahwa ini adalah reshuffle ketujuh Prabowo — dan mempertanyakan mengapa perombakan berulang itu justru dianggap “belum efektif dan efisien”. Tempo.co membahasnya lewat artikel berjudul “‘Orang-orang’ Jokowi yang Tergusur”. Media Indonesia dan CNA.id masing-masing mengangkat soal “preteli” dan sinyal di balik reshuffle terbesar Prabowo.
Yang perlu dicatat: klaim “preteli orang Jokowi” adalah penilaian pengamat dan analisis media, bukan pernyataan resmi istana. Sebagian analis lain membaca perombakan ini murni sebagai konsolidasi pemerintahan menjelang dua tahun masa jabatan.
Istana Membantah
Pemerintah menolak tafsir itu. Istana menegaskan reshuffle bukan upaya mempreteli orang Jokowi, dan pergantian Kapolri pun bukan bagian dari skenario itu. DetikNews (8 Oktober) dan Media Indonesia memberitakan bantahan tersebut.
Pola bantahan serupa pernah muncul sebelumnya. Mensesneg Prasetyo Hadi pernah menegaskan bahwa perombakan kabinet “enggak ada” kaitannya dengan menghapus menteri era Jokowi — ia menyebut para menteri yang dilantik adalah “putra terbaik bangsa Indonesia” dan pemilihannya merupakan hak prerogatif presiden.
Hubungan Prabowo–Jokowi
Isu ini melebar ke pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sebenarnya hubungan Prabowo dan Jokowi?
Sinyalnya saling bertentangan. Sejumlah pengamat — di antaranya Prof. Sulfikar, Ray Rangkuti, dan Hendri Satrio — berbicara soal hubungan yang disebut mulai retak, bahkan memprediksi potensi serangan terbuka. GenPI.co (8 Oktober) mengangkat soal Prabowo yang tidak menyalami Jokowi di acara HUT TNI ke-81.
Tapi ada sinyal sebaliknya. Pada sidang putusan MK terkait ijazah Gibran, Jokowi dan Prabowo bertemu. PSI memastikan keduanya tidak membicarakan Gibran dalam pertemuan itu, dengan menyebut hubungan mereka masih baik.
Jokowi sendiri, dalam pernyataannya 8 Oktober, mengungkap bahwa pembicaraannya dengan Prabowo membahas bola, ekonomi, dan politik. Ia juga memberi komentar soal pencopotan Budi Arie sebagai menteri.
Yang belum jelas: tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak yang secara eksplisit menyebut hubungan mereka merenggang. Yang beredar adalah penilaian dan prediksi pihak ketiga. ANGLE PAGIPAGI: bedakan mana yang fakta (susunan kabinet, siapa digeser) dan mana yang tafsir (kenapa digeser, siapa untung).
Yang Perlu Diluruskan
Dua hal yang sering tertukar dalam pembahasan publik:
Pertama, “reshuffle ketujuh” bukan berarti penyebabnya tujuh kali keretakan. Angka tujuh itu merujuk frekuensi perombakan selama hampir dua tahun pemerintahan, bukan tingkat konflik.
Kedua, tidak semua tokoh yang bergeser “tersingkir”. Pratikno tetap dapat posisi sebagai Ketua Wantimpres dan Listyo Sigit memimpin KSP. Yang berubah adalah peta posisi strategis, bukan semuanya berarti kehilangan jabatan.
Yang paling konkret dan bisa dipastikan dari perombakan ini: sapuan posisi di struktur keamanan, keuangan, dan kementerian koordinator. Selebihnya — soal arah politik dan hubungan dua presiden — tetap terbuka untuk dibaca sampai ada pernyataan resmi.
Baca juga
- Prabowo Bentuk Badan Gambut Baru: Kerjanya Sampai Desa, Langsung di Bawah Presiden
- Prabowo Rapatkan Karhutla Sampai Malam, Lalu Bocorkan Calon Kepala Badan Gambut Baru
- ‘Saking Pintarnya Jadi Goblok’: Apa yang Prabowo Katakan di Mimbar PAN dan Kenapa Ramai
- Presiden Mesir El-Sisi Tiba di Jakarta, Minggu Pagi Bertemu Prabowo di Istana Merdeka
- Satu Malam, Dua Keputusan: Dirut PLN Diganti Setelah Prabowo Rapat di Istana
Jejak sumber berita
- ANTARA — Round-up Reshuffle ke-7 Jelang 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo (1 Okt 2026) https://www.antaranews.com/berita/5767727/round-up-reshuffle-ke-7-jelang-2-tahun-pemerintahan-presiden-prabowo
- ANTARA — Politik: Dari Pelantikan Wantimpres hingga Menteri HAM soal Reshuffle (2 Okt 2026) https://www.antaranews.com/berita/5769457/politik-dari-pelantikan-wantimpres-hingga-menteri-ham-soal-reshuffle
- ANTARA — Istana Bantah Reshuffle untuk Hapus Menteri Pemerintahan Jokowi https://www.antaranews.com/berita/5094957/istana-bantah-reshuffle-untuk-hapus-menteri-pemerintahan-jokowi
- detikNews — Istana Tepis Reshuffle Kabinet untuk 'Preteli' Orang-orang Jokowi (8 Okt 2026)
- BBC — Presiden Prabowo reshuffle kabinet ketujuh kalinya, tapi kenapa dianggap 'belum efektif dan efisien'? (1 Okt 2026)
- Tempo.co — 'Orang-orang' Jokowi yang Tergusur (5 Okt 2026) & Mengapa Prabowo Menggeser 'Orang Jokowi' dari Kabinetnya
- Media Indonesia — Istana Bantah Reshuffle Kabinet dan Pergantian Kapolri Upaya Preteli Jokowi (8 Okt 2026)
- CNA.id — Apa sinyal di balik 'reshuffle' kabinet terbesar Prabowo? (6 Okt 2026)
Artikel disusun dengan bantuan AI dari sumber-sumber jurnalistik yang ditautkan. Semua nama jabatan, tanggal, dan angka diperiksa ulang terhadap sumber ANTARA sebagai kantor berita acuan. Penilaian pengamat ditandai eksplisit sebagai tafsir, bukan fakta.
