Suahasil Dipanggil Prabowo: APBN dan Rencana Pendidikan Negeri Gratis SD sampai Kuliah

Gagasan pendidikan negeri gratis kembali mencuat, dan uangnya jadi pertanyaan utama

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana. Dalam pemberitaan 23 September 2026, pertemuan itu dibingkai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta rencana pendidikan negeri gratis.

Isu ini mencuat setelah Prabowo menyatakan keinginannya menggratiskan biaya pendidikan negeri dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri. Pertanyaannya sederhana dan sulit sekaligus: uangnya dari mana?

Apa yang Prabowo katakan

Dalam sambutannya pada HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyampaikan rencananya secara terbuka.

“Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Ia juga menyebut akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahasnya. Soal sumber dana, Prabowo mengaitkannya dengan uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” ujarnya.

Konteks APBN: berapa besar ruang fiskalnya

Anggaran pendidikan memang salah satu pos terbesar dalam APBN. Menurut data yang disampaikan Kementerian Keuangan, pagu anggaran pendidikan pada APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun, naik dari Rp665 triliun pada APBN 2024.

Untuk 2027, angka yang diajukan pemerintah lebih besar lagi. Dalam Rancangan APBN 2027, anggaran pendidikan direncanakan Rp820 triliun — naik sekitar 13,9 persen, atau bertambah sekitar Rp100 triliun, dibanding outlook anggaran pendidikan 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.

Angka-angka itu menjelaskan mengapa gagasan “gratis sampai kuliah” tidak bisa dijawab hanya dengan satu keputusan politik. Menaikkan cakupan pembiayaan berarti menambah beban pada pos yang sudah menyerap ratusan triliun rupiah per tahun.

Satu putusan MK yang mengikat perdebatan ini

Ada satu hal yang sering luput dibahas: Mahkamah Konstitusi sudah membatasi penggunaan anggaran pendidikan.

Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Kamis (30/7/2026), MK menegaskan anggaran pendidikan yang wajib dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD tidak boleh dikurangi untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menilai pencantuman MBG dalam anggaran pendidikan mengganggu proporsionalitas penggunaan dana pendidikan, karena program itu butuh anggaran sangat besar. MK menilai pembiayaan MBG semestinya ditentukan secara tersendiri, di luar anggaran pendidikan.

Artinya, ruang fiskal anggaran pendidikan tidak bisa diperlakukan sebagai pos bebas. Setiap rencana baru harus dihitung dengan batas itu di depan mata.

Bagaimana pihak lain merespons

Respons datang dari legislatif dan praktisi, dengan penekanan yang berbeda-beda.

• DPR meminta kejelasan lebih dulu. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah menjelaskan sejauh mana makna “gratis” yang dimaksud. Menurutnya, yang perlu ditanggung bukan hanya uang sekolah atau UKT, tetapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, guru, dan kebutuhan pembelajaran.
• Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji manfaat dan dampaknya terhadap APBN sebelum mengambil langkah, dengan melihat situasi global dan kekuatan anggaran negara.
• Praktisi pendidikan mengingatkan bahwa persoalan mendasar belum tuntas. Salah satu catatan yang muncul: pendidikan dasar saja belum sepenuhnya beres, sehingga menambah cakupan gratis sampai perguruan tinggi berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Bagaimana media lain membingkainya

Kami membandingkan cara beberapa media membingkai isu yang sama:

• Media ekonomi menaruh pertanyaan utama di kemampuan negara: apakah APBN sanggup membiayai gratis sampai perguruan tinggi negeri, dan berapa angka yang dibutuhkan.
• Media politik menyorot posisi partai dan DPR, misalnya permintaan pengkajian sebelum keputusan diambil.
• Media lokal dan praktisi lebih banyak membahas kesiapan di lapangan, bukan angka nasional.

Perbedaan itu wajar, tetapi pembaca perlu menyadari bahwa sumber dana yang disebut Prabowo — uang hasil korupsi — bukan pos anggaran yang sudah pasti jumlahnya. Nilainya bergantung pada proses hukum yang berjalan, dan itu berbeda sifatnya dari penerimaan pajak atau PNBP yang bisa diproyeksikan.

Angle PagiPagi

Diskusi ini sering berhenti di dua kutub: “bagus, negara harus hadir” versus “APBN tidak cukup”. Keduanya menghindari pertanyaan yang lebih teknis: komponen apa yang akan ditanggung, dan kapan.

Angka RAPBN 2027 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan memang bertambah besar, tetapi putusan MK menunjukkan bahwa dana itu punya batas penggunaan yang sudah ditetapkan. Kolom yang jelas antara tujuan, sumber dana, dan batas hukum adalah hal pertama yang layak diminta dari pemerintah.

Satu catatan menarik: Suahasil sendiri pernah menyampaikan data anggaran pendidikan saat masih menjabat Wakil Menteri Keuangan. Kini ia memegang keputusan akhirnya. Artinya, orang yang sudah terbiasa membaca angka sektor ini yang akan menilai apakah rencananya bisa dibiayai.

Kenapa ini penting

Pendidikan gratis menyentuh hampir setiap keluarga di Indonesia. Karena itu, janji semacam ini punya daya tarik besar sekaligus risiko besar: kalau cakupannya dinyatakan tanpa perhitungan yang terbuka, yang muncul di lapangan bisa berupa program yang jalan setengah atau mutu yang menurun.

Yang dibutuhkan pembaca bukan sikap optimistis atau pesimistis, melainkan angka yang bisa diperiksa: berapa kebutuhan, dari pos mana, dan dengan aturan apa.

Kesimpulan

Prabowo menyatakan pendidikan negeri dari SD sampai universitas negeri harus gratis, dan mengaitkan sumber dananya dengan pengembalian uang korupsi. Suahasil Nazara, yang baru menjabat Menteri Keuangan, berada di titik keputusan itu. Sementara itu, anggaran pendidikan RAPBN 2027 direncanakan Rp820 triliun, dan MK sudah menegaskan dana pendidikan tidak boleh dipakai untuk membiayai program MBG. Pertanyaan berikutnya bukan lagi soal niat, melainkan soal komponen biaya dan aturan pembagiannya.

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] Suara.com — 'Menkeu Suahasil Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil hingga Dony Oskaria Ikut Hadir' (16 Sep 2026) — framing: faktual; Suahasil tidak banyak berkomentar, agenda disebut Bahlil soal energi (B50), bukan pendidikan — https://www.suara.com/news/2026/09/16/165635/menkeu-suahasil-dipanggil-prabowo-ke-istana-bahlil-hingga-dony-oskaria-ikut-hadir
2. [2] Suara.com — 'Prabowo Mau Sekolah hingga Universitas Negeri Gratis, Bagaimana Skemanya?' (22 Sep 2026) — framing: teknis-anggaran; memuat angka RAPBN 2027 (Rp820 triliun, +13,9% vs outlook 2026 Rp720,8 triliun) dan permintaan penjelasan Komisi X DPR — https://www.suara.com/news/2026/09/22/103926/prabowo-mau-sekolah-hingga-universitas-negeri-gratis-bagaimana-skemanya
3. [3] Suara.com — 'Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi' (18 Sep 2026) — framing: politik-pidato; kutipan langsung Prabowo di HUT ke-28 PAN, JCC Senayan — https://www.suara.com/news/2026/09/18/221114/prabowo-mau-gratiskan-pendidikan-sd-hingga-universitas-negeri-dananya-dari-uang-korupsi
4. [4] WartaBromo — 'MK Tegaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen Tak Boleh Dipakai Biayai Program MBG' (31 Jul 2026) — framing: hukum; mengutip Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 30 Juli 2026 — https://www.wartabromo.com/2026/07/31/mk-tegaskan-anggaran-pendidikan-20-persen-tak-boleh-dipakai-biayai-program-mbg/
5. [5] ANTARA — 'Pemerintah telah salurkan Rp76,4 triliun dana pendidikan APBN 2025' (13 Mar 2025) — framing: data fiskal; pagu anggaran pendidikan APBN 2025 Rp724,3 triliun (dari Rp665 triliun pada 2024); Suahasil dikutip saat masih menjabat Wakil Menteri Keuangan — https://www.antaranews.com/berita/4709781/pemerintah-telah-salurkan-rp764-triliun-dana-pendidikan-apbn-2025
6. [6] Kontan TV — 'Suahasil Dipanggil Prabowo, Bahas APBN dan Pendidikan Negeri Gratis' (23 Sep 2026) — framing: ekonomi; judul yang memicu isu ini; isi lengkap tidak dapat diambil otomatis dari server kami — jejak pencarian: https://news.google.com/rss/search?q=Suahasil+Dipanggil+Prabowo+Bahas+APBN+dan+Pendidikan+Negeri+Gratis
7. [7] detikcom — 'Puan Kaji Manfaat SD hingga Kuliah Negeri Gratis Pakai APBN' (23 Sep 2026) — framing: legislatif; posisi DPR meminta kajian — jejak pencarian: https://news.google.com/rss/search?q=Puan+Kaji+Manfaat+SD+hingga+Kuliah+Negeri+Gratis+Pakai+APBN
8. [8] Disway — 'Pendidikan Gratis hingga Kuliah Jadi Wacana Prabowo, Puan: Lihat Dulu Situasi Global dan Kekuatan APBN' (23 Sep 2026) — framing: legislatif; penekanan pada kondisi global dan kekuatan APBN — jejak pencarian: https://news.google.com/rss/search?q=Puan+Lihat+Dulu+Situasi+Global+dan+Kekuatan+APBN
9. [9] Suara Surabaya — 'Prabowo Ingin Pendidikan Gratis hingga PTN, Praktisi: SD-SMP Saja Belum Tuntas' (23 Sep 2026) — framing: praktisi pendidikan; sorotan pada kesiapan pendidikan dasar — jejak pencarian: https://news.google.com/rss/search?q=Prabowo+Ingin+Pendidikan+Gratis+hingga+PTN+Praktisi+SD-SMP+Saja+Belum+Tuntas