Biaya Haji 2027 Turun Jadi Rp23,2 Juta: Tapi Total Biayanya Justru Naik

Total biaya haji 2027 naik, tapi jemaah yang berangkat justru membayar lebih murah. Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M rata-rata Rp98,46 juta per orang, lalu menyuntik subsidi Rp3 juta supaya pelunasan jemaah turun menjadi sekitar Rp23,2 juta.

Kesepakatan itu diketok dalam rapat Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Angka finalnya lebih rendah dari usulan awal pemerintah yang sempat menyebut Rp107,34 juta per jemaah.

Apa yang sebenarnya terjadi

Rincian biaya haji tahun ini terdiri dari beberapa lapis. Total BPIH disepakati Rp98.466.351 per jemaah. Dari jumlah itu, porsi yang dibayar langsung jemaah lewat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825, atau 55,50 persen.

Sisanya, Rp43.817.526 atau 44,50 persen, ditutup dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Nilai manfaat adalah hasil investasi dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — semacam “bunga” dari dana yang disetor jemaah dan dikelola negara.

Perhitungan pelunasan lalu memperhitungkan dua hal yang sudah dipegang jemaah: setoran awal Rp25 juta dan saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing, rata-rata Rp3,4 juta. Setelah dikurangi keduanya, jemaah sebenarnya masih harus melunasi sekitar Rp26,2 juta.

Di titik itulah subsidi masuk. Pemerintah menanggung Rp3 juta dari komponen biaya di dalam negeri, sehingga pelunasan turun menjadi rata-rata Rp23.248.825.

Kenapa harganya turun padahal biayanya naik

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengakui biaya haji secara total memang melonjak dibanding tahun lalu. Alasan subsidi, katanya, adalah agar situasi geopolitik di luar negeri tidak membebani jemaah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut keputusan subsidi lahir setelah komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dana subsidi disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasco juga memastikan penurunan biaya ini tidak akan tergerus kalau muncul fuel surcharge atau tambahan biaya lain setelah BPIH ditetapkan.

Siapa yang dapat dan siapa yang tidak

Ini bagian yang paling mudah disalahpahami. Subsidi Rp3 juta bukan untuk semua orang yang sudah mendaftar haji.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan subsidi hanya diberikan kepada jemaah yang benar-benar berangkat pada 2027. Mereka umumnya sudah menunggu 13–14 tahun. Jemaah yang baru mendaftar tidak mendapat subsidi keberangkatan — mereka hanya menerima rekening virtual untuk menabung.

Marwan juga menegaskan angka Rp23,2 juta adalah rata-rata. Pelunasan tiap orang berbeda tergantung embarkasi. Jemaah dari Sumatera, misalnya, cenderung lebih murah karena jarak penerbangan lebih dekat, sementara embarkasi terjauh bisa lebih mahal.

Poin teknis: nilai manfaat yang menanggung hampir separuh

Yang menarik dari struktur biaya tahun ini adalah porsi jemaah turun, sementara porsi nilai manfaat naik. Pada haji tahun sebelumnya, komposisinya sekitar 62 persen dari jemaah dan 38 persen dari nilai manfaat BPKH. Tahun ini menjadi 55,5 persen dan 44,5 persen.

Artinya, negara mengambil porsi lebih besar dari hasil investasi dana haji untuk menutup biaya. Ini juga sebabnya DPR dan pemerintah menyepakati alokasi sisa nilai manfaat sekitar Rp2,6 triliun untuk rekening virtual jemaah yang masih dalam daftar tunggu.

Indonesia sendiri mendapat kuota 221.000 orang untuk 2027, terdiri dari 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus.

Bagaimana media lain membingkainya

Hampir semua media menulis angka yang sama, tapi titik tekannya berbeda-beda — dan itu justru menandakan berita ini punya banyak sisi.

detik menyorot “keringanan pelunasan” dan menempatkan DPR sebagai pengawal, dengan penekanan pada peran Prabowo dalam keputusan subsidi.
CNBC Indonesia paling rinci soal mekanisme: menyebut komponen Bipih Rp54,3 juta dan menghitung penurunan sekitar Rp3,38 juta dibanding 2026. Ia juga mengangkat soal harga yang berbeda per embarkasi.
Liputan6 fokus ke hitungan detail komponen dalam negeri yang disubsidi (rata-rata Rp5,64 juta) dan menyebut nilai manfaat yang dipakai mencapai sekitar Rp8,83 triliun.
ANTARA menonjolkan angka resmi lengkap dan kuota haji 2027.
Tirto menulis pelunasan Rp23,04 juta — angka ini muncul dari perbedaan pembulatan dan komponen yang dimasukkan, bukan dari data yang berbeda.
Tempo justru menyorot selisih besar antara total biaya (Rp98 juta) dan yang dibayar jemaah (Rp54 juta).

Yang nyaris tidak dibahas media: bahwa subsidi ini bersumber dari APBN, artinya dibayar pajak seluruh rakyat — bukan dari dana haji jemaah. Detik menyebutnya sekali, tapi tidak mengangkat implikasinya.

Angle PagiPagi

Berita ini mudah dibaca sebagai “biaya haji turun, kabar baik”. Yang sebenarnya terjadi lebih rumit: total biayanya naik, dan yang membuat jemaah membayar lebih murah adalah kombinasi tiga hal — subsidi APBN Rp3 juta, porsi nilai manfaat yang diperbesar, dan setoran awal yang sudah dibayar jemaah bertahun-tahun lalu. Jadi pertanyaan praktisnya bukan “kok bisa turun?”, tapi “turun karena apa, dan siapa yang menanggung sisanya?”.

Kenapa ini penting

Bagi calon jemaah yang berangkat 2027, angka Rp23,2 juta adalah kabar yang bisa langsung dipakai merencanakan keuangan. Tapi bagi publik lebih luas, keputusan ini memperlihatkan pola: beban haji semakin banyak ditopang nilai manfaat dan APBN, bukan setoran naik jemaah. Pola ini menyimpan pertanyaan jangka panjang soal keberlanjutan dana haji, terutama saat nilai manfaat tidak selalu tumbuh secepat biaya.

Kesimpulan

BPIH 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,46 juta, pelunasan jemaah yang berangkat turun jadi sekitar Rp23,2 juta berkat subsidi Rp3 juta dan porsi nilai manfaat yang lebih besar. Yang perlu dicatat: subsidi hanya untuk jemaah yang berangkat 2027, angkanya rata-rata dan berbeda per embarkasi, dan sebagian penurunan ditopang APBN serta hasil investasi dana haji.

Biaya Haji 2027 Turun Jadi Rp23,2 Juta: Tapi Total Biayanya Justru Naik

Apa yang sebenarnya terjadi

Kenapa harganya turun padahal biayanya naik

Siapa yang dapat dan siapa yang tidak

Poin teknis: nilai manfaat yang menanggung hampir separuh

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Kesimpulan

Baca juga

Jejak sumber berita

Apa yang sebenarnya terjadi

Kenapa harganya turun padahal biayanya naik

Siapa yang dapat dan siapa yang tidak

Poin teknis: nilai manfaat yang menanggung hampir separuh

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Kesimpulan

Baca juga

Jejak sumber berita

Membaca Jejak Pembangkangan: Kapolri 2025–2026 Itu Menyadap Presiden, Kini Kepala Staf Presiden

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Nomor Presiden Disebut Ikut Disadap

KPK Geledah Bea Cukai Kudus dan Djarum: Yang Diincar Pita Cukai, Bukan Impor