Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan Tanpa Pasal, Tapi Penyelidikan Lain Baru Dimulai

Jakarta — Enam aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk di atas Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, dipulangkan Polda Metro Jaya pada Selasa (20/10/2026) malam, sekitar delapan jam setelah dibawa. Tidak satu pun dari mereka dikenai pasal.

Aksi itu digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Spanduknya berbunyi “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menuntut penanganan krisis iklim sekaligus penurunan biaya hidup.

Tapi ada satu hal yang luput dari pemberitaan: setelah mereka pulang, penyelidikan lain baru dimulai — bukan soal unjuk rasa, tapi soal monumennya.

Apa yang terjadi, berurutan

Aksi dimulai pagi. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung, spanduk dibentangkan antara pukul 06.05 dan 06.15 WIB oleh enam orang — dua perempuan dan empat laki-laki.

Petugas mengangkat spanduk sekitar pukul 08.10 WIB. Polisi lalu meminta para aktivis turun. Evakuasi melibatkan Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, dan Suku Dinas Gulkarmat, dengan enam ambulans disiagakan.

Satu aktivis perempuan terlihat lemas saat turun dan langsung dibawa ambulans. Pemeriksaan medis berlangsung di klinik Biddokkes Polda Metro Jaya sejak pukul 10.30 WIB, melibatkan tiga unit Biddokkes Polda Metro dan dua unit Sidokkes Jakarta Pusat.

Mereka dipulangkan sekitar pukul 20.30 WIB. Kuasa hukum dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyebut kliennya tidak dimintai keterangan — hanya didata soal kronologi dan identitas.

Dua jalur yang berjalan bersamaan

Ini bagian yang paling jarang dijelaskan. Polisi memakai dua kerangka berbeda dalam satu peristiwa yang sama.

Kerangka pertama adalah keselamatan. Kabid Humas Polda Metro Kombes Budi Hermanto menyebut keselamatan massa aksi sebagai “hukum tertinggi”, dan evakuasi dilakukan dengan alasan medis. Nada pernyataannya jelas: melayani, bukan menahan.

Kerangka kedua adalah cagar budaya. Reynold menyebut Bundaran HI sudah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024, dan perlindungannya diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ia juga menyatakan polisi akan mendalami cara keenam aktivis bisa mencapai puncak monumen, termasuk lewat pemeriksaan CCTV.

Dua kerangka itu menghasilkan dua konsekuensi yang sangat berbeda. Yang pertama berakhir dengan pemulangan tanpa pasal. Yang kedua belum berakhir — dan tidak ada batas waktu yang disebutkan.

Respons pemerintah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati aksi itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Ia menyebut kekhawatiran soal krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden.

Sebagai buktinya, ia menyebut penanganan karhutla yang dipimpin langsung Prabowo, termasuk tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota. Untuk biaya hidup, ia merujuk paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih nada yang sedikit berbeda. Ia menegaskan Jakarta adalah bagian dari negara demokrasi, tapi menambahkan satu syarat: “jangan kemudian mengganggu ketertiban umum”.

Bagaimana media lain membingkainya

ANTARA membagi isu jadi tiga artikel: evakuasi, respons pemerintah, dan tanggapan gubernur. Artikel evakuasinya paling lengkap soal dasar hukum cagar budaya.

detik mengambil empat sudut sekaligus, termasuk artikel khusus soal penyelidikan cara aktivis memanjat. Framing artikel evakuasinya mengikuti narasi kepolisian hampir sepenuhnya.

SINDOnews memilih sudut durasi: “usai 8 jam di Polda Metro Jaya”. Fokusnya pengalaman para aktivis, bukan dasar hukumnya.

iNews.id satu-satunya yang mengutip langsung bunyi kedua spanduk, sehingga pesan aksinya tersampaikan utuh.

Yang tidak disebut siapa pun: apakah penyelidikan cagar budaya masih berjalan setelah para aktivis pulang, dan apakah Greenpeace Indonesia akan dipanggil sebagai organisasi.

Angle PagiPagi

Pemulangan tanpa pasal mudah dibaca sebagai akhir cerita. Padahal tidak.

Dalam kasus aksi di ruang publik, selesainya penanganan di lokasi bukan berarti selesainya perkara. Justru di situ pertanyaannya berpindah: dari “apakah mereka melanggar saat menyampaikan pendapat” menjadi “apakah cara mereka menyampaikan pendapat merusak benda yang dilindungi negara”.

Dua pertanyaan itu punya dasar hukum berbeda, dan hanya yang kedua yang masih terbuka.

Kenapa ini penting

Bundaran HI adalah ruang publik paling sering dipakai untuk menyampaikan pendapat di Jakarta. Sekaligus, ia benda cagar budaya.

Ketika dua status itu bertabrakan, hasilnya bergantung pada kerangka mana yang dipakai penegak hukum. Kalau kerangka keselamatan yang dipakai, aksi berakhir dengan ambulans. Kalau kerangka cagar budaya, aksi berakhir dengan penyelidikan.

Masyarakat berhak tahu kerangka mana yang berlaku — sebelum, bukan sesudah, mereka naik ke atas monumen.

Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan Tanpa Pasal, Tapi Penyelidikan Lain Baru Dimulai

Apa yang terjadi, berurutan

Dua jalur yang berjalan bersamaan

Respons pemerintah

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Baca juga

Jejak sumber berita

Apa yang terjadi, berurutan

Dua jalur yang berjalan bersamaan

Respons pemerintah

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Baca juga

Jejak sumber berita

Membaca Jejak Pembangkangan: Kapolri 2025–2026 Itu Menyadap Presiden, Kini Kepala Staf Presiden

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Nomor Presiden Disebut Ikut Disadap

KPK Geledah Bea Cukai Kudus dan Djarum: Yang Diincar Pita Cukai, Bukan Impor