KPK Geledah Ruang Kabag Umum Pemalang, Sita Dokumen di Kasus Bupati Anom

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi selama 6–8 Oktober 2026. Semuanya terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Hasil penggeledahan itu baru diumumkan pada Senin (12/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Yang disita: sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik.

Apa yang terjadi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merinci tiga lokasi yang disasar. Pertama, ruangan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Kedua dan ketiga, dua rumah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan,” kata Budi kepada jurnalis.

Budi menyebut barang bukti itu akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap konstruksi utuh kasusnya. Termasuk untuk memenuhi unsur Pasal 12e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang dugaan penerimaan lain atau gratifikasi.

Menurut DetikNews, Kabag Umum Pemkab Pemalang, Eko Daryanto, sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK pada 9 September 2026. Sementara ANTARA mencatat KPK juga pernah memanggil Wakil Ketua DPRD Pemalang dalam perkara ini.

Duduk perkara: dua klaster

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu yang ditangkap adalah Anom Widiyantoro.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster ini, KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.

KPK menduga Anom melalui Haris meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Haris diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap Anom sendiri. Ini melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga Setya memberi informasi soal proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi itu diduga dimanfaatkan Lilik untuk meminta uang kepada Anom, dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.

Keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai 18 Agustus 2026 di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Anom dan Haris disangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor. Lilik dan Dias disangkakan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Perlu dipisahkan: dugaan, bukan putusan

Semua yang disebut di atas berstatus dugaan dan sangkaan. Anom dan tiga tersangka lain belum diadili, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.

Yang disita dalam penggeledahan Senin ini pun baru “diduga terkait” dengan perkara. KPK sendiri menyebut barang bukti itu masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi kasus.

Perlu dicatat juga: penyidikan ini punya dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, Anom diduga memeras bawahannya. Di sisi lain, Anom diduga menjadi korban pemerasan pihak lain yang mengaku bisa mengurus perkaranya di KPK.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Fokus lokasi penggeledahan: ANTARA, SINDOnews, dan DetikNews menonjolkan rincian tiga lokasi dan barang bukti yang disita.
Fokus nominal: AFU.id menyorot angka Rp1,98 miliar yang disebut dikumpulkan Haris, dan mengaitkannya langsung ke “jejak pemerasan”.
Fokus kelembagaan KPK: RMOL.id dan Validnews menekankan aspek penyidikan internal, termasuk soal anggota Polri yang bertugas di KPK.
Fokus lokal: Kilasjatim.com dan Metapos.id menyajikan konteks daerah Pemalang dan rekam jejak kasus sejak OTT Juli.
Yang tidak disebut salah satu pihak: tidak ada media yang membuka isi dokumen yang disita, maupun peran spesifik Eko Daryanto selain pernah diperiksa. KPK menyebut barang bukti masih akan ditelaah.

Angle PagiPagi

Kasus ini sering dibaca sebagai kisah satu bupati yang memeras bawahannya. Padahal konstruksinya lebih rumit, dan itu justru yang paling penting untuk dipahami.

Dalam klaster pertama, Anom adalah pelaku. Dalam klaster kedua, Anom adalah pihak yang diperas. Dua hal itu terjadi dalam satu perkara yang sama — dan yang menjembataninya, menurut dugaan KPK, adalah seorang staf administrasi KPK serta ayahnya.

Pertanyaan yang belum dijawab media mana pun: kalau informasi soal administrasi perkara bisa mengalir keluar dari dalam KPK, celahnya ada di mana? KPK sendiri, lewat sangkaan terhadap Setya Budi Dias Oktavianto, tampaknya sedang menyelidiki hal itu.

Kenapa ini penting

Kasus ini menyentuh dua hal sekaligus: korupsi di pemerintahan daerah, dan integritas lembaga antikorupsi. Yang kedua membuatnya lebih sensitif.

Kalau dugaan soal aliran informasi dari dalam KPK terbukti, itu persoalan yang jauh lebih luas daripada satu bupati. Karena itu, transparansi soal bagaimana penggeledahan dan penyidikan berjalan akan menentukan seberapa besar publik bisa mempercayai prosesnya.

Yang perlu diingat: semua ini masih pada tahap penyidikan. Belum ada pembuktian di pengadilan.

Sumber dan validasi

Keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari ANTARA, DetikNews, CNN Indonesia, dan SINDOnews — semuanya dari konferensi pers Senin (12/10/2026). Kronologi OTT 28 Juli 2026 dan penetapan empat tersangka dikutip dari ANTARA dan CNN Indonesia. Rincian pasal yang disangkakan dikutip dari CNN Indonesia.

Yang belum terkonfirmasi: isi dokumen dan barang bukti yang disita, karena KPK menyebutnya masih akan dianalisis. Peran spesifik pihak-pihak lain yang pernah diperiksa (mis. Wakil Ketua DPRD Pemalang, Eko Daryanto) juga belum dijelaskan resmi.

Catatan: keempat tersangka berstatus tersangka, bukan terpidana. Artikel ini tidak menyimpulkan kesalahan siapa pun sebelum ada putusan pengadilan.

Kesimpulan

KPK menggeledah tiga lokasi dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik dalam kasus Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Perkaranya punya dua klaster dengan arah berlawanan: Anom diduga memeras, sekaligus diduga diperas. Semua masih dugaan, dan yang paling lama belum terjawab adalah bagaimana informasi perkara bisa mengalir keluar dari dalam KPK.

KPK Geledah Ruang Kabag Umum Pemalang, Sita Dokumen di Kasus Bupati Anom