Dana Darurat Bencana Dipakai Beli Saham: Isi Lengkap Kasus Korupsi Rp148 Miliar di BNPB

Uang yang disiapkan negara untuk keadaan darurat bencana dipakai membeli saham. Itu temuan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (16/10/2026).

Yang dipakai bukan anggaran biasa, melainkan Dana Siap Pakai (DSP) — dana yang dicadangkan pemerintah agar bisa langsung dipakai saat bencana datang. Menurut KPK, dana itu seharusnya menopang penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, hingga banjir di Aceh dan Sumatra.

Apa yang Terjadi

KPK mengungkap konstruksi perkara dalam dua klaster. Klaster pertama soal konflik kepentingan, klaster kedua soal suap.

Pada klaster pertama, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa lewat metode penunjukan langsung pada periode 2024–2026. Penyedia itu diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Total nilai pengadaan yang disebut KPK mencapai Rp148 miliar. Rinciannya Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi itu, kata KPK, dipakai untuk kepentingan pribadi. Salah satunya membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui PT AVE. Kepemilikannya mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen, dengan nilai saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar — setara Rp30,98 miliar.

Klaster Suap

Pada klaster kedua, KPK menduga sejumlah pejabat di BNPB menerima suap dari pengadaan yang memakai DSP.

Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB, diduga meminta fee kepada penyedia. Pada periode Januari sampai September 2026, ia diduga menerima Rp2,38 miliar dari Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras.

Gery juga diduga memberikan Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Gabriel sendiri diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, dan tabungan emas 192 gram.

Total barang bukti yang diamankan KPK sekitar Rp5,47 miliar. Rinciannya: mata uang asing USD 7.500 dan SGD 9.000, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas 133 gram, tabungan emas 192 gram, dan aset kripto Rp1,10 miliar.

Lima Tersangka, Belum Ada Putusan

Lima orang ditetapkan sebagai tersangka: Bima Setiawan dan Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB), Gabriel Purwaka Sigit (PPK dan Kepala Subdirektorat), serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.

Menurut rilis resmi KPK, mereka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 14 Oktober sampai 2 November 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Statusnya masih penyidikan. Belum ada dakwaan, apalagi putusan pengadilan. Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Bima, yang menyangkut konflik kepentingan dengan melibatkan penyelenggara negara.

Uang Darurat, Jalur Cepat

Untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, ada satu istilah yang perlu dijelaskan: Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).

Sederhananya, RKK adalah daftar penyedia yang sudah ditentukan lebih dulu. Tujuannya satu: kalau bencana datang, BNPB tidak perlu lelang dari nol — tinggal bergerak. Dasar pemakaiannya adalah Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020.

Masalahnya, jalur yang dirancang untuk cepat itu juga jalur yang paling sedikit melewati koreksi. KPK menduga di situlah dana mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat internal.

Jadi pertanyaan yang belum terjawab media lain bukan sekadar “siapa yang korup”, tetapi: kontrol apa yang seharusnya menempel pada jalur cepat itu.

Perkembangan Hari yang Sama

KPK juga menggeledah ruangan mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto selama 14–15 Oktober 2026. KPK menyebut posisi Suharyanto sudah dijelaskan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam ekspose 13 dan 14 Oktober.

Karena kasus ini menyangkut prajurit TNI aktif, KPK menyatakan akan bersurat kepada Panglima TNI. Pendekatannya kolaboratif — bukan penyidikan yang berjalan sendiri-sendiri.

KPK juga mengungkap bahwa pengadaan alat komunikasi berupa handy talky (HT) untuk penanganan karhutla termasuk yang diduga dikorupsi. Namun KPK belum mengungkap detailnya ke publik.

Menanggapi pergantian Kepala BNPB — Letjen Kristomei Sianturi dilantik 15 Oktober menggantikan Suharyanto — KPK memaknainya sebagai dukungan Presiden terhadap pengusutan kasus ini.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Tiap media memilih pintu masuk yang berbeda, dan bedanya cukup terlihat:

• ANTARA fokus ke dimensi kelembagaan: hubungan KPK dengan TNI, Puspom, dan Panglima. Framing-nya “bagaimana kasus ini ditangani lintas institusi”.
• CNBC Indonesia fokus ke angka dan instrumen pasar — pembelian saham MDLA, nilai per lembar, dan persentase kepemilikan. Ini yang paling dekat ke sisi bisnis.
• iNews.id fokus ke konstruksi hukum: dua klaster dan rincian pengadaan Rp148 miliar.
• detikNews fokus ke sisi politik-administratif: makna pergantian Kepala BNPB dan koordinasi dengan Puspom.
• Kompas.com fokus ke peristiwa kongkret: penggeledahan ruangan eks Kepala BNPB.

Yang menarik: hampir tidak ada yang menyorot sisi desain DSP-nya sendiri. Padahal justru di situ pertanyaan terpentingnya. Beberapa media juga menulis emas “senilai Rp315,8 juta” mengikuti rilis KPK — angka itu tidak konsisten dengan harga emas yang wajar untuk berat 133 gram, jadi lebih aman dibaca sebagai kekeliruan penulisan satuan di rilis, bukan angka yang bisa dikutip mentah.

Angle PagiPagi

Yang membuat kasus ini bukan sekadar skandal biasa adalah jenis uangnya. DSP bukan pos anggaran rutin — ia ada supaya negara bisa merespons dalam hitungan jam, bukan minggu. Ketika jalur cepat itu dipakai untuk mengalirkan dana ke perusahaan afiliasi pejabat, yang hilang bukan cuma uang negara. Yang hilang adalah jendela waktu penyelamatan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pengusutan kasus ini bukan berapa tersangka yang ditahan, tapi apakah desain RKK dan penunjukan langsung dievaluasi. Selama mekanisme cepat itu tidak diberi pengaman, celahnya tetap terbuka meski orangnya berganti.

Kenapa Ini Penting

Dana bencana bersinggungan langsung dengan warga di titik paling rentan: orang yang baru kehilangan rumah, yang terjebak asap karhutla, yang menunggu bantuan setelah gempa. Artinya, korban dari korupsi ini bukan abstrak — mereka orang yang bantuannya datang terlambat atau tidak datang sama sekali.

Kedua, kasus ini menguji komitmen pemerintah. Pergantian Kepala BNPB di tengah pengusutan bisa dibaca sebagai dukungan, dan KPK memang membacanya begitu. Tapi dukungan hanya bermakna kalau berlanjut sampai tuntas — termasuk bila penyidikan menyentuh pihak di luar BNPB.

Sumber dan Validasi

Sumber primer artikel ini adalah rilis resmi KPK (16 Oktober 2026) tentang penangkapan tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB. Semua angka pengadaan, rincian barang bukti, dan pasal yang disangkakan diambil dari rilis itu, lalu dicocokkan dengan pemberitaan.

Yang belum terkonfirmasi: KPK belum mengungkap detail dugaan korupsi pengadaan HT karhutla. Posisi mantan Kepala BNPB Suharyanto juga belum berstatus tersangka — KPK hanya menyatakan telah menjelaskan posisinya kepada Puspom TNI. Rincian barang bukti dari rilis resmi mencantumkan nilai emas Rp315,8 juta untuk 133 gram, dan angka itu tidak kami pakai karena tidak konsisten dengan harga emas yang wajar.

Untuk perbandingan framing, artikel ini memakai pemberitaan ANTARA, CNBC Indonesia, iNews.id, detikNews, dan Kompas.com pada 16 Oktober 2026.

Kesimpulan

KPK membongkar dua klaster dugaan korupsi di BNPB: pengadaan Rp148 miliar lewat penunjukan langsung ke perusahaan terafiliasi pejabat, dan aliran suap ke sejumlah pejabat. Lima tersangka sudah ditahan, semuanya masih dalam tahap penyidikan.

Yang perlu diikuti bukan cuma siapa tersangkanya, tetapi bagaimana negara memperbaiki jalur cepat dana darurat — supaya kecepatan tidak lagi datang dengan harga kehilangan pengawasan.

Baca juga

• KPK Tangkap 14 Orang di BNPB, Termasuk Sestama: Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita
• Temuan Audit Rp5 Miliar Dihapus Sebelum Suap Rp400 Juta Dibayar: Kronologi Kasus Bupati Klaten
• AMD Beli World Labs US$8,2 Miliar: Kenapa Pembuat Chip Ikut Bangun ‘Dunia Digital’
• KPK OTT Bupati Klaten: 20 Orang Ditangkap, Termasuk Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah
• Bupati Gowa Jadi Tersangka, Polisi Sebut Uangnya Dipakai Beli Rumah dan Mobil

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] ANTARA — 'Kasus BNPB, KPK akan bersurat ke Panglima TNI terkait prajurit aktif' (16 Okt 2026) — framing: dimensi kelembagaan, hubungan KPK dengan TNI/Puspom https://www.antaranews.com/berita/5792633/kasus-bnpb-kpk-akan-bersurat-ke-panglima-tni-terkait-prajurit-aktif
2. [2] ANTARA — 'KPK beri tahu Puspom TNI soal peran eks Kepala BNPB dalam kasus BNPB' (16 Okt 2026) — framing: koordinasi lintas institusi https://www.antaranews.com/berita/5792629/kpk-beri-tahu-puspom-tni-soal-peran-eks-kepala-bnpb-dalam-kasus-bnpb
3. [3] ANTARA — 'KPK: HT untuk penanganan karhutla termasuk yang dikorupsi' (16 Okt 2026) — framing: rincian objek pengadaan yang diduga dikorupsi https://www.antaranews.com/berita/5792637/kpk-ht-untuk-penanganan-karhutla-termasuk-yang-dikorupsi
4. [4] CNBC Indonesia — 'Korupsi BNPB Diduga Terkait Pembelian Saham MDLA Rp30 M' (16 Okt 2026) — framing: sisi pasar/instrumen saham, nilai per lembar, persentase kepemilikan https://www.cnbcindonesia.com/news/20261016190001-4-777027/korupsi-bnpb-diduga-terkait-pembelian-saham-mdla-rp30-m
5. [5] iNews.id — 'KPK Ungkap 2 Klaster Korupsi Dana Bencana BNPB: Pengadaan Rp148 Miliar dan Dugaan Suap' (16 Okt 2026) — framing: konstruksi hukum, dua klaster dan rincian pengadaan https://www.inews.id/news/nasional/kpk-ungkap-2-klaster-korupsi-dana-bencana-bnpb-pengadaan-rp148-miliar-dan-dugaan-suap
6. [6] detikNews — 'KPK: Reshuffle Kepala BNPB Bentuk Dukungan Presiden Usut Kasus Dana Bencana' (16 Okt 2026) — framing: sisi politik-administratif, makna pergantian Kepala BNPB https://news.detik.com/berita/d-8710760/kpk-reshuffle-kepala-bnpb-bentuk-dukungan-presiden-usut-kasus-dana-bencana
7. [7] detikNews — 'KPK Spill Peran Eks Kepala BNPB ke Puspom TNI di Kasus Dana Bencana' (16 Okt 2026) — framing: peran pejabat di luar BNPB + penggeledahan https://news.detik.com/berita/d-8710731/kpk-spill-peran-eks-kepala-bnpb-ke-puspom-tni-di-kasus-dana-bencana
8. [8] Kompas.com — 'KPK Mengaku Sudah Jelaskan Kasus Dana Siap Pakai BNPB ke Puspom TNI' (16 Okt 2026) — framing: peristiwa kongkret penggeledahan ruangan eks Kepala BNPB https://nasional.kompas.com/read/2026/10/16/18415991/kpk-mengaku-sudah-jelaskan-kasus-dana-siap-pakai-bnpb-ke-puspom-tni
9. [9] Kompas.com — 'OTT BNPB, Dana Siap Pakai Penanganan Karhutla Ikut Dikorupsi' (16 Okt 2026) — framing: dana darurat untuk karhutla https://nasional.kompas.com/read/2026/10/16/18304661/ott-bnpb-dana-siap-pakai-penanganan-karhutla-ikut-dikorupsi