Revisi UU Tipikor Jalan di Tiga Jalur Sekaligus, dan Naskahnya Belum Ada

Dalam satu hari, Selasa (27/10/2026), tiga hal terjadi berurutan di Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra dan menyatakan kajian revisi UU Tindak Pidana Korupsi selesai dalam sepekan.

Di hari yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan dukungan, tetapi menambahkan syarat. Setelah itu, Yusril menyampaikan bahwa unsur “kerugian perekonomian negara” mungkin dihapus — dan langsung menegaskan belum ada keputusan.

Isunya bukan nama pasal. Isunya: apa yang sebenarnya sedang diubah, dan siapa yang akan menanggung akibatnya.

Apa yang Diperdebatkan Sebenarnya

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memidana orang yang memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yusril menyebut kedua pasal itu “pasal sapu jagat” karena tafsirnya sangat luas.

Menurutnya, persoalannya ada di definisi. Ada banyak peraturan yang mendefinisikan “keuangan negara” dengan rumusan berbeda. “Kalau terlalu banyak definisi tentang keuangan negara itu sendiri, lalu akhirnya mana yang mau dipakai,” kata Yusril, dikutip CNBC Indonesia.

Dari situ lahir usulan yang paling banyak dikritik: menghapus kata “perekonomian negara” dari unsur delik. Yusril menyebut usulan itu muncul dalam diskusi sebelumnya dan belum sampai pada kesimpulan final.

Tiga Sikap yang Saling Menutupi

Pemerintah membantah ingin melemahkan pemberantasan korupsi. Yusril menegaskan tidak ada niat menghapus unsur kerugian keuangan negara, hanya memperjelas artinya. Ia juga mengaitkan revisi dengan UNCAC, konvensi antikorupsi PBB yang diratifikasi Indonesia lewat UU 7/2006.

Justru dari sisi UNCAC itu muncul usulan menambah delik, bukan mengurangi. Yusril menyebut under-invoicing (mencatat nilai transaksi ekspor lebih rendah dari yang sebenarnya) dan pencucian uang perlu masuk kategori korupsi. Ia menyinggung manipulasi ekspor tambang dan pencurian ikan yang nilainya “ratusan triliun setiap tahun”.

Anggota Baleg DPR Ahmad Irawan mendukung arah ini. Menurutnya, delik seperti memperdagangkan pengaruh (memakai jabatan atau kedekatan untuk menjual pengaruh) dan kekayaan yang tidak bisa dijelaskan sumbernya perlu dipelajari untuk masuk UU Tipikor.

Pandangan ketiga datang dari mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ia tidak menolak evaluasi, tetapi mengubah pertanyaannya: apakah unsur Pasal 2 dan 3 cukup jelas membedakan korupsi dari kesalahan administrasi, kelalaian, atau risiko usaha?

Ghufron juga menuntut ukuran yang lebih keras: berapa aset yang berhasil disita dan dikembalikan dibandingkan biaya penegakan hukumnya. Pertanyaan itu tidak muncul dalam pernyataan pemerintah maupun DPR.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

detikNews membingkai lewat tenggat dan investasi. Judulnya soal kajian “beres minggu depan” dan rencana Luhut menemui DPR. Alasan yang ditonjolkan: kepastian hukum untuk investor dan family office.
CNBC Indonesia membingkai lewat rincian teknis delik — “opsi hapus kerugian perekonomian negara” dan istilah “pasal sapu jagat”. Fokusnya pada isi rumusan pasal.
CNN Indonesia dan Suara.com fokus ke sikap politik Sahroni sebagai politikus NasDem, dengan penekanan pada dukungan bersyarat.
Kompas.com menurunkan sisi yang jarang diangkat: penjelasan Pasal 2 dan 3 itu sendiri, serta peringatan agar revisi tidak multitafsir.
JPNN.com mengangkat sudut bisnis: aturan tidak boleh menimbulkan hambatan di sektor perdagangan.

Yang hampir tidak disebut: tidak ada satu pun media yang menanyakan siapa yang akan menanggung beban pembuktian jika “kerugian perekonomian negara” dihapus. Dalam perkara besar seperti korupsi di sektor sumber daya alam, unsur itulah yang sering dipakai ketika kerugian tidak jatuh langsung ke kas negara.

Angle PagiPagi

Perdebatan ini sering dibaca sebagai pertarungan dua kubu: yang ingin memperkuat, dan yang ingin melemahkan. Padahal dalam sehari terlihat tiga hal berjalan bersamaan — menambah delik baru, memperjelas definisi, dan membuka opsi menghapus satu unsur.

Ketiganya bisa terjadi sekaligus dalam satu revisi. Yang menentukan apakah revisi ini memperkuat atau melemahkan bukan pidato, melainkan naskah RUU-nya. Naskah itu belum ada, dan belum ada yang menerbitkannya.

Kenapa Ini Penting

UU Tipikor dipakai di hampir semua perkara korupsi besar yang diberitakan tahun ini, dari dana siap pakai bencana hingga suap di pemeriksaan keuangan daerah. Kalau rumusan delik berubah, cara penyidik membangun perkara ikut berubah.

Karena itu pembaca perlu memantau tiga hal konkret: apakah naskah RUU dipublikasikan, apakah unsur “perekonomian negara” tetap ada, dan apakah delik baru seperti under-invoicing benar-benar masuk. Sampai ketiganya jelas, pernyataan “memperkuat pemberantasan korupsi” masih berupa janji.

Kesimpulan

Revisi UU Tipikor kini bergerak di tiga jalur sekaligus: kajian DEN yang diklaim selesai sepekan, dukungan bersyarat dari Komisi III dan Baleg, serta usulan menambah delik dari konvensi internasional. Arah akhirnya belum bisa dibaca karena belum ada dokumen yang bisa diperiksa publik.

Revisi UU Tipikor Jalan di Tiga Jalur Sekaligus, dan Naskahnya Belum Ada

Apa yang Diperdebatkan Sebenarnya

Tiga Sikap yang Saling Menutupi

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa Ini Penting

Kesimpulan

Baca juga

Jejak sumber berita

Apa yang Diperdebatkan Sebenarnya

Tiga Sikap yang Saling Menutupi

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa Ini Penting

Kesimpulan

Baca juga

Jejak sumber berita

Membaca Jejak Pembangkangan: Kapolri 2025–2026 Itu Menyadap Presiden, Kini Kepala Staf Presiden

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Nomor Presiden Disebut Ikut Disadap

KPK Geledah Bea Cukai Kudus dan Djarum: Yang Diincar Pita Cukai, Bukan Impor