Usul Ubah Definisi Korupsi Dikoreksi Sendiri dalam Sehari: Tiga Pejabat, Tiga Sikap

Usul mengubah definisi korupsi di Indonesia dalam dua hari terakhir berubah bentuk tiga kali. Pada Selasa malam, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kerugian negara tidak lagi jadi patokan korupsi. Pada Rabu, ia mengoreksi sendiri pernyataannya.

Di hari yang sama, tiga pejabat lain memberi tanggapan yang arahnya berbeda: satu mendukung, satu menyebut masih wacana, satu menolak.

Apa yang sebenarnya diusulkan

Klarifikasi Luhut disampaikan lewat pernyataan tertulis, Rabu (21/10/2026), sehari setelah ia menyampaikan usul itu dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta. Intinya: DEN tidak mengusulkan penghapusan unsur kerugian negara.

“Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan,” kata Luhut, dikutip iNews.

Menurutnya, ada dua fokus. Pertama, memperjelas cara membuktikan unsur pidana supaya penegakan hukum lebih pasti. Kedua, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi dengan mengadopsi delik-delik dari Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum masuk hukum nasional.

Rilis DEN menjabarkan empat rekomendasi. Salah satunya menambahkan aturan business judgment rule — perlindungan bagi pengambil keputusan bisnis yang bertindak dengan itikad baik dan mengikuti prosedur.

DEN menegaskan perlindungan itu tidak berlaku untuk penyelewengan, suap, atau perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.

Kenapa isu ini muncul sekarang

Indonesia meratifikasi UNCAC pada 2006 lewat UU Nomor 7 Tahun 2006. Tapi menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, isi konvensi itu tidak pernah sepenuhnya masuk ke undang-undang nasional.

“Sudah 20 tahun, nggak dikerjakan sehingga kita masih menggunakan definisi korupsi itu adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999,” kata Yusril, dikutip detikNews.

KUHP baru pun, katanya, masih merujuk ke undang-undang lama. “Jadi memang kita stagnan di situ,” ujarnya. Karena itu ia menilai usul Luhut layak dipertimbangkan.

Luhut menyebut alasan lain: definisi yang ada dinilai membebani keputusan bisnis perusahaan negara. Ia menyinggung Danantara secara khusus.

Tiga sikap di hari yang sama

Yusril — mendukung, dengan alasan teknis. Ia setuju usul itu dibahas. Ia juga menjelaskan konsekuensinya: kalau definisi berubah, beban KPK untuk menindak penyuapan bertambah, sementara perkara yang tidak lagi masuk kategori korupsi akan diproses sebagai tindak pidana umum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas — masih wacana. “Masih sementara tahap wacana dan itu pasti dilakukan diskusi,” katanya, dikutip CNBC Indonesia. Ia menegaskan belum ada rencana revisi UU Tipikor.

KPK — menolak, tapi menawarkan jalan lain. Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak setuju bila penindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dihapus. Ia justru menyebut empat hal yang lebih mendesak diatur.

Keempatnya adalah foreign bribery (penyuapan pejabat asing), trading in influence (perdagangan pengaruh), suap di sektor swasta, dan illicit enrichment (peningkatan kekayaan yang tidak wajar).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberi alternatif konkret: kalau persoalannya kegiatan usaha BUMN, ubah saja UU BUMN. Tidak perlu mengubah UU Tipikor.

Bagaimana media lain membingkainya

ANTARA membingkai sebagai pernyataan di Istana dan melengkapinya dengan latar ratifikasi UNCAC: kapan diadopsi, kapan ditandatangani, kapan diratifikasi, termasuk catatan bahwa Indonesia menyampaikan reservasi pada Pasal 66 ayat (2).
CNBC Indonesia paling lengkap memuat rilis resmi DEN — empat rekomendasi sampai nomor putusan MK yang jadi rujukan.
detikNews fokus pada sisi hukum: definisi yang mandek, dan argumen Wakil Ketua KPK bahwa kerugian negara biasanya muncul bersama penyuapan dalam proyek pengadaan.
iNews menonjolkan sisi koreksi: Luhut menegaskan tidak mengusulkan penghapusan.
SINDOnews menangkap efek sampingnya: di Pengadilan Tipikor, pendamping Gus Yaqut berharap majelis hakim mempertimbangkan usul DEN dalam perkara kuota haji.
Yang tidak disebut media mana pun: tidak ada satu pun yang bisa menunjuk dokumen resmi berisi persetujuan Presiden. Klaim itu bersumber dari ucapan Luhut.

Angle PagiPagi

Judul berita yang beredar berbunyi “kerugian negara bukan lagi korupsi”. Padahal, dibaca sampai kalimat terakhir, tak satu pun pihak mengusulkan itu — termasuk Luhut.

Yang lebih menarik justru susunan sikapnya. Dalam satu hari, tiga pejabat pemerintah memberi tiga jawaban berbeda atas usul dari ketua badan penasihat Presiden. Dan KPK, lembaga yang paling terdampak, justru menawarkan agenda lain yang lebih spesifik.

Artinya, sebelum sampai ke DPR, usul ini masih berhenti di tahap paling awal: belum ada naskah, dan belum ada satu suara pun di dalam pemerintah.

Kenapa ini penting

Definisi korupsi menentukan siapa yang bisa dituntut dan siapa yang lolos. Kalau unsur kerugian negara diperjelas pembuktiannya, perkara bisa lebih sulit dibuktikan — atau, kalau aturannya jelas, bisa lebih sulit dibantah.

Tapi ada satu hal yang sudah terjadi tanpa menunggu undang-undang berubah. Wacana ini sudah masuk ke ruang sidang sebagai bahan argumen pembela. Itu tanda bahwa perubahan aturan, atau isu tentangnya, bisa bergerak lebih cepat daripada proses legislasinya.

Sampai naskah resminya ada, yang bisa dipegang pembaca cuma ini: belum ada revisi, dan belum ada kesepakatan di dalam pemerintah sendiri.

Usul Ubah Definisi Korupsi Dikoreksi Sendiri dalam Sehari: Tiga Pejabat, Tiga Sikap

Apa yang sebenarnya diusulkan

Kenapa isu ini muncul sekarang

Tiga sikap di hari yang sama

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Baca juga

Jejak sumber berita

Apa yang sebenarnya diusulkan

Kenapa isu ini muncul sekarang

Tiga sikap di hari yang sama

Bagaimana media lain membingkainya

Angle PagiPagi

Kenapa ini penting

Baca juga

Jejak sumber berita

Membaca Jejak Pembangkangan: Kapolri 2025–2026 Itu Menyadap Presiden, Kini Kepala Staf Presiden

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Nomor Presiden Disebut Ikut Disadap

KPK Geledah Bea Cukai Kudus dan Djarum: Yang Diincar Pita Cukai, Bukan Impor