Ambang Batas Parlemen 5-7 Persen: Masih Wacana, Dampaknya Bisa Dihitung

Ambang Batas Parlemen 5–7 Persen: Masih Wacana, Dampaknya Sudah Bisa Dihitung

Sejumlah partai politik sedang ramai membicarakan kenaikan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Usulan angkanya lebar: dari 1 persen sampai 7 persen. Satu hal yang perlu dipegang lebih dulu — semuanya masih wacana. Belum ada keputusan resmi DPR.

Istilahnya perlu diperjelas. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah persentase suara nasional minimum yang harus diraih sebuah partai supaya suaranya dikonversi menjadi kursi DPR. Kalau perolehan partai berada di bawah ambang itu, suaranya tidak berubah menjadi kursi.

Statusnya: Baru Perbincangan, Belum Dibahas Resmi

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan wacana 5–7 persen masih perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR. “Karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,” katanya di kompleks parlemen, Selasa (22/9/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut usulan soal ambang batas parlemen dan syarat pencalonan presiden masih “terlalu dini” (CNN Indonesia, 25/9/2026).

Jadi angka 5 persen, 6 persen, atau 7 persen yang beredar hari ini bukan keputusan. Itu usulan masing-masing partai.

Aturan Sekarang: 4 Persen, dengan Catatan dari MK

Ambang batas yang berlaku sekarang adalah 4 persen, sesuai Pasal 414 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Angka itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Lewat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada 29 Februari 2024, MK menyatakan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya (ANTARA, 24/9/2026).

Artinya, pembentuk undang-undang wajib mengubah norma dan besaran ambang batas. MK memberi pedoman: perubahan harus berpijak pada kajian ilmiah, mencegah suara terbuang, menjaga proporsionalitas antara suara dan kursi, membuka partisipasi publik, serta menghormati kedaulatan rakyat.

Pedoman itu penting karena semua usulan angka yang beredar harus menjawab satu pertanyaan yang sama: sejalan atau tidak dengan perintah MK.

Berapa Suara yang Tidak Jadi Kursi

Angka ini yang membuat perdebatan jadi konkret. Menurut catatan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), hampir 13,6 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi pada Pemilu 2019, lalu naik menjadi lebih dari 17,3 juta suara pada Pemilu 2024 (iNews.id, 18/9/2026).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut angka serupa: sekitar 13 juta suara sah pada 2019 dan 17,3 juta suara pada 2024 tidak dikonversi menjadi kursi. Karena itu PAN meminta ambang batas jangan dinaikkan di atas 4 persen (Liputan6.com, 24/9/2026).

Siapa Mengusulkan Apa

• Gerindra — 5 persen. Sekjen Gerindra Sugiono menyebut angka itu dibahas dalam pertemuan pejabat teras partai koalisi (detikcom, 21/9/2026).
• Golkar — 5 persen. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut komunikasi lintas partai menunjukkan rentang pendapat 5 sampai 7 persen (detikcom, 21/9/2026).
• PKB — 5 persen. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai angka itu proporsional dan relevan, dan memperkirakan hasilnya 7 sampai 8 partai di parlemen (ANTARA, 18/9/2026).
• PDIP — 6 persen. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut 6 persen sebagai sikap resmi partai yang akan dibawa ke pembahasan RUU Pemilu (detikcom dan Liputan6.com, 24/9/2026). Catatan: sebelumnya kader PDIP menyampaikan angka berbeda — Komarudin Watubun menilai 5 persen ideal (ANTARA, 18/9/2026), sementara Deddy Sitorus menyebut rentang 4 sampai 7 persen (Liputan6.com, 21/9/2026).
• NasDem — 7 persen. Ketum NasDem Surya Paloh mengusulkannya demi selected party, dan mengaku rela walau survei partainya di kisaran 4 persen (ANTARA, 19/9/2026).
• PAN — tidak lebih dari 4 persen. Viva Yoga Mauladi menilai kenaikan berpotensi bertentangan dengan putusan MK (CNN Indonesia, 17/9/2026).
• PSI — siap berapa pun. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut partainya tidak punya kursi di DPR, sehingga apa pun keputusannya akan diikuti (ANTARA, 24/9/2026).
• GKSR — 1 persen. Ketum GKSR Said Iqbal menilai 5 persen sebaiknya dihindari karena berpotensi menambah suara sah yang tidak jadi kursi (ANTARA dan iNews.id, 18/9/2026).

Dari luar partai, Presiden ke-7 Joko Widodo menyerahkan keputusan ke DPR dan pemerintah. “Serahkan sajalah ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, kepada pemerintah. Nanti kan yang memutuskan beliau-beliau,” katanya di Solo, Kamis (24/9/2026). Ia menyebut berapa pun angkanya baik asal ditujukan untuk kepentingan negara (Viva.co.id, 24/9/2026).

Dua Sisi yang Sulit Dipertemukan

Pendukung kenaikan berargumen ambang batas yang tinggi menyederhanakan jumlah partai di parlemen dan membuat pengambilan keputusan lebih efektif.

Penentang berargumen sebaliknya: kenaikan tidak otomatis menyederhanakan partai, tetapi hampir pasti menambah suara yang tidak jadi kursi. The Indonesian Institute menyebut pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan kenaikan ambang batas tidak otomatis mengurangi jumlah partai politik (ANTARA, 18/9/2026). Gerakan Rakyat menilai kenaikan itu berpotensi mengurangi hak dan kedaulatan rakyat dalam memperoleh keterwakilan (iNews.id, 19/9/2026).

Bagaimana Media Lain Membingkainya

• detikcom menyusun kronologi dinamika angka dari 5 sampai 7 persen, lengkap dengan sikap tiap partai.
• ANTARA News paling lengkap memuat pernyataan resmi lembaga dan parpol nonparlemen, termasuk soal isi putusan MK.
• CNN Indonesia menonjolkan sikap “terlalu dini” dari pimpinan DPR dan keberatan PAN.
• iNews.id mengangkat angka suara yang tidak terwakili (13,6 juta pada 2019 dan 17,3 juta pada 2024) lewat suara GKSR dan Gerakan Rakyat.
• Liputan6.com fokus pada angka usulan tiap partai dan data suara tidak terkonversi dari sisi PAN.
• Viva.co.id menyorot pernyataan Jokowi yang menyerahkan keputusan ke DPR.

Yang hampir tidak dibahas: dampaknya pada perolehan kursi di tiap provinsi, dan bagaimana formula penghitungan barunya nanti bekerja. Perdebatan masih berputar di angka nasional, bukan efeknya bagi daerah pemilihan.

Angle PagiPagi

Perdebatan ini mudah terjebak menjadi adu angka politik. Padahal intinya bisa diukur: berapa suara warga yang berakhir tanpa kursi.

Yang sedang dirancang ulang bukan sekadar angka di undang-undang, tetapi aturan yang menentukan apakah suara yang sudah diberikan di TPS benar-benar terpakai. MK sudah mengingatkan agar jumlah suara terbuang tidak bertambah. Setiap usulan angka sebaiknya diuji dengan pertanyaan itu.

Kesimpulan

Sampai berita ini ditulis, ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 belum diputuskan. Usulan partai bergerak dari 1 persen sampai 7 persen, dan pembahasan resminya baru akan dimulai di DPR. Satu angka yang sudah pasti: dengan ambang batas 4 persen, lebih dari 17 juta suara pada Pemilu 2024 tidak menjadi kursi. PagiPagi akan terus menandai mana usulan, mana keputusan.

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] ANTARA News — 'Ketua DPR: Wacana-wacana ambang batas parlemen-presiden belum resmi' (22 Sep 2026) — framing: pernyataan resmi pimpinan DPR bahwa angka 5-7 persen belum masuk pembahasan resmi — https://www.antaranews.com/berita/5752411/ketua-dpr-wacana-wacana-ambang-batas-parlemen-presiden-belum-resmi
2. [2] ANTARA News — 'Raja Juli: PSI siap dengan berapa pun ambang batas parlemen' (24 Sep 2026) — framing: sikap partai nonparlemen + rincian Putusan MK 116/PUU-XXI/2023 dan lima pedomannya — https://www.antaranews.com/berita/5757381/raja-juli-psi-siap-dengan-berapa-pun-ambang-batas-parlemen
3. [3] ANTARA News — 'Surya Paloh usul ambang batas parlemen 7 persen' (19 Sep 2026) — framing: usulan tertinggi dari partai parlemen, alasan selected party, dan risiko NasDem tidak lolos — https://www.antaranews.com/berita/5749399/surya-paloh-usul-ambang-batas-parlemen-7-persen
4. [4] ANTARA News — 'PKB: Ambang batas parlemen 5 persen proporsional dan relevan' (18 Sep 2026) — framing: dukungan PKB pada angka 5 persen dan perkiraan 7-8 partai di parlemen — https://www.antaranews.com/berita/5747215/pkb-ambang-batas-parlemen-5-persen-proporsional-dan-relevan
5. [5] ANTARA News — 'GKSR nilai ambang batas parlemen 5 persen sebaiknya dihindari' (18 Sep 2026) — framing: posisi partai nonparlemen yang membaca putusan MK sebagai dorongan menurunkan atau menghapus ambang batas — https://www.antaranews.com/berita/5747116/gksr-nilai-ambang-batas-parlemen-5-persen-sebaiknya-dihindari
6. [6] ANTARA News — 'TII minta pembahasan ambang batas parlemen ikuti putusan MK' (18 Sep 2026) — framing: kajian lembaga riset, menaikkan ambang batas tidak otomatis menyederhanakan jumlah partai — https://www.antaranews.com/berita/5747124/tii-minta-pembahasan-ambang-batas-parlemen-ikuti-putusan-mk
7. [7] detikcom — 'Dinamika Terbaru Ambang Batas Parlemen: dari 5% hingga 7%' (21 Sep 2026) — framing: kronologi usulan angka dan sikap Gerindra serta Golkar — https://news.detik.com/berita/d-8671751/dinamika-terbaru-ambang-batas-parlemen-dari-5-hingga-7
8. [8] detikcom — 'PDIP Bakal Ajukan Ambang Batas Parlemen 6%, Ini Alasannya' (24 Sep 2026) — framing: usulan resmi PDIP 6 persen dan pertimbangan penyederhanaan partai — https://news.detik.com/berita/d-8677358/pdip-bakal-ajukan-ambang-batas-parlemen-6-ini-alasannya
9. [9] CNN Indonesia — 'PAN Keberatan Ambang Batas Parlemen Naik Lebih dari 4 Persen' (17 Sep 2026) — framing: keberatan PAN dan penjelasan pagar konstitusional dari putusan MK — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260917151710-32-1405068/pan-keberatan-ambang-batas-parlemen-naik-lebih-dari-4-persen
10. [10] CNN Indonesia — 'Dasco soal Usul Ambang Batas Parlemen dan Syarat Capres: Terlalu Dini' (25 Sep 2026) — framing: sikap pimpinan DPR yang menyebut usulan belum matang — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260924201549-32-1407937/dasco-soal-usul-ambang-batas-parlemen-dan-syarat-capres-terlalu-dini
11. [11] iNews.id — 'Wacana PT 5% Menguat, GKSR Usul Ambang Batas Parlemen Cukup 1%' (18 Sep 2026) — framing: data suara tidak terkonversi 13,6 juta (2019) dan 17,3 juta (2024) versi GKSR — https://www.inews.id/news/nasional/wacana-pt-5-menguat-gksr-usul-ambang-batas-parlemen-cukup-1
12. [12] iNews.id — 'Wacana Ambang Batas Parlemen 5%, Gerakan Rakyat Soroti 17,3 Juta Suara Tak Terwakili' (19 Sep 2026) — framing: penolakan kelompok masyarakat sipil dan penekanan pada hak keterwakilan pemilih — https://www.inews.id/news/nasional/wacana-ambang-batas-parlemen-5-gerakan-rakyat-soroti-173-juta-suara-tak-terwakili
13. [13] Liputan6.com — 'PDIP Usul Ambang Batas Parlemen 6 Persen' (24 Sep 2026) — framing: penegasan 6 persen sebagai sikap resmi PDIP dan penolakan atas angka 5 persen — https://www.liputan6.com/news/read/8298927/pdip-usul-ambang-batas-parlemen-6-persen
14. [14] Liputan6.com — 'PAN Minta Ambang Batas Parlemen Tak Lebih dari Angka Ini' (24 Sep 2026) — framing: data suara tidak terkonversi dari sisi PAN dan permintaan agar tidak melebihi 4 persen — https://berita.liputan6.com/politik/read/8298979/pan-minta-ambang-batas-parlemen-tak-lebih-dari-angka-ini
15. [15] Viva.co.id — 'Jokowi Tak Ambil Pusing soal Ambang Batas Parlemen: Mau 5 Oke, Mau 8 Oke!' (24 Sep 2026) — framing: pernyataan Jokowi yang menyerahkan keputusan ke DPR dan pemerintah — https://www.viva.co.id/berita/nasional/1930860-jokowi-tak-ambil-pusing-soal-ambang-batas-parlemen-mau-5-oke-mau-8-oke