Tender PLTS 100 GW Mau Dipangkas Bahlil, Tapi Aturan Hukumnya Belum Ada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memangkas proses tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW. Perusahaan yang dinilai kompetitif dan punya kemampuan teknologi baik akan dipertimbangkan mendapat proses tender yang lebih singkat, bahkan berpeluang ditunjuk langsung.

Rencana itu disampaikan di acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9). Tujuannya satu: mengejar target pembangunan PLTS raksasa itu dalam tiga tahun.

Apa yang dikatakan Bahlil

“Sekarang saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kami pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama,” kata Bahlil, dikutip ANTARA.

Ia menyebut pemerintah akan langsung menunjuk perusahaan yang dinilai punya nilai ekonomis, alih-alih melewati proses tender yang berlarut-larut. “Win-win itu yang paling penting,” ujarnya.

Bahlil juga meminta PT PLN segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program ini bisa jalan. Menurutnya, tahun ini sekitar 5,5 GW tahap pertama sudah diluncurkan, dan sekitar 25 sampai 30 GW berikutnya harus mulai masuk proses tender.

Apa yang sebenarnya dipangkas

Ini bagian yang paling sering hilang dari pemberitaan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan yang dipangkas bukan kewajiban tender itu sendiri, melainkan waktu-waktu yang menurutnya bikin lambat.

Yang dipotong adalah waktu tender yang terlalu panjang, jeda ketika terjadi gagal lelang sebelum dilelang ulang, dan waktu kajian yang berlarut-larut. “Itu yang dipangkas,” kata Tri.

Katadata mencatat satu hal penting: pemangkasan ini tidak diatur lewat regulasi baru, melainkan lewat perubahan standar operasional prosedur (SOP). Sementara payung hukum programnya, yaitu Peraturan Presiden, masih dalam tahap harmonisasi antar kementerian. Artinya, aturan main soal “langsung ditunjuk” belum punya dasar hukum yang terbit.

Data dan fakta pendukung

Program PLTS 100 GW diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali. Peluncuran itu diawali 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dengan total kapasitas sekitar 5,3 GW menurut Presiden.

Data Kementerian ESDM mencatat tahap awal itu mencakup kapasitas 5.216 MWp. Selisih angka dengan yang disebut Presiden berasal dari perbedaan satuan: GW adalah daya terpasang, sedangkan GWp atau gigawatt peak adalah kapasitas puncak panel pada kondisi ideal. Dalam praktik, kedua angka itu sering dipakai bergantian untuk hal yang sama, dan itu bikin pembaca mudah terkecoh.

Soal biaya, Bahlil menyebut kebutuhan investasi sekitar 70 sampai 73 miliar dolar AS. CNBC Indonesia menyebut angkanya Rp1.140 triliun. Keduanya tidak bertentangan: pada kurs sekitar Rp16.000 per dolar AS, 70 miliar dolar AS setara lebih dari Rp1.100 triliun. Jadi yang berbeda hanya satuannya, bukan isinya.

Pemerintah juga menyebut program ini bisa menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun dan menyerap sekitar 5,5 juta tenaga kerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan target tahun ini adalah membangun 30 GW PLTS sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit diesel.

Sebagai gambaran jarak yang harus ditempuh: potensi energi surya Indonesia diperkirakan sekitar 3.294 GW, sementara kapasitas terpasang sampai April 2026 baru sekitar 1,5 GW. Dengan angka itu, target 100 GW berarti melompat puluhan kali lipat dalam tiga tahun.

Bagaimana media lain membingkainya

• ANTARA dan detikFinance fokus pada pernyataan Bahlil soal percepatan tender dan opsi penunjukan langsung.
• CNBC Indonesia menyorot sisi bisnis: nilai investasi Rp1.140 triliun, potensi serapan 5,5 juta tenaga kerja, dan revisi rancangan kelistrikan nasional.
• CNN Indonesia memberi konteks kebijakan lebih panjang, termasuk kutipan lengkap Presiden Prabowo saat peluncuran 25 Agustus dan target penghentian 13 GW PLTD.
• Katadata mengangkat satu fakta yang tidak dibahas media lain: pemangkasan ini hanya lewat perubahan SOP, bukan regulasi baru, sementara Perpres programnya masih digodok.
• Yang tidak disebut hampir semua pihak: bagaimana opsi “langsung ditunjuk” dijaga agar tetap kompetitif dan tidak membuka celah kolusi. Ini justru pertanyaan paling krusial dari usulan itu.

Angle PagiPagi

Inti berita ini sebenarnya bukan “tender dipercepat”, tapi pergeseran cara pemerintah memilih pelaksana proyek: dari mekanisme terbuka ke penunjukan terbatas untuk perusahaan yang dianggap mampu. Itu bisa masuk akal untuk mengejar waktu, tapi juga memindahkan titik risikonya dari proses lelang ke proses penilaian.

Dan yang perlu diingat, sampai Perpresnya terbit, semua ini masih berupa rencana yang dasar hukumnya belum ada. Pembaca sebaiknya menunggu bunyi aturannya sebelum menyimpulkan apa artinya bagi industri dan harga listrik.

Kenapa ini penting

PLTS 100 GW adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dicanangkan pemerintahan saat ini, dengan nilai yang menurut Pemerintah setara lebih dari Rp1.100 triliun. Cara tender ditentukan akan memengaruhi siapa yang dapat proyek, berapa harga listrik yang akhirnya dibayar konsumen, dan seberapa besar porsi komponen dalam negeri yang bisa dipakai.

Sampai April 2026, kapasitas PLTS terpasang Indonesia baru sekitar 1,5 GW dari potensi 3.294 GW. Berapa pun cara tendernya nanti, angka itu yang harus berubah.

Sumber dan validasi

Artikel ini disusun dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno pada forum resmi Electricity Connect 2026, sebagaimana dilaporkan lima media berbeda: ANTARA, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, detikFinance, dan Katadata. Kebutuhan investasi versi Bahlil (70 sampai 73 miliar dolar AS) dan versi CNBC (Rp1.140 triliun) sama-sama dicantumkan karena keduanya disebut sumbernya.

Yang belum terkonfirmasi: bentuk final aturan yang akan dipakai, karena Perpres payung hukumnya masih dalam harmonisasi dan belum terbit. Tidak ada dokumen tertulis soal kriteria “perusahaan kompetitif” yang bisa diperiksa sampai artikel ini ditulis. Karena itu, tidak ada klaim soal daftar perusahaan mana pun di artikel ini.

Angka konversi dolar AS ke rupiah di atas hanya untuk menunjukkan kedua angka investasi tidak bertentangan, bukan kurs resmi yang dipakai pemerintah dalam dokumen anggaran.

Kesimpulan

Pemerintah ingin tender PLTS 100 GW selesai lebih cepat, dan siap memperlakukan perusahaan “berkemampuan teknologi baik” secara berbeda. Yang sudah ada baru pernyataan pejabat dan rencana perubahan SOP. Yang belum ada: Perpresnya, kriteria penilaiannya, dan aturan yang memastikan penunjukan langsung tetap bisa diuji publik.

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] Kementerian ESDM — pernyataan resmi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno pada forum resmi Electricity Connect 2026, ICE BSD, Tangerang (22 Sep 2026) — sumber utama untuk rencana pemangkasan tender dan rincian apa saja yang dipangkas; belum ada dokumen aturan tertulis yang bisa diperiksa — https://www.antaranews.com/berita/5752897/bahlil-akan-pangkas-birokrasi-tender-untuk-percepat-plts-100-gw
2. [2] ANTARA — 'Bahlil akan pangkas birokrasi tender untuk percepat PLTS 100 GW' (22 Sep 2026) — framing percepatan tender, memuat penjelasan Tri Winarno soal waktu tender, jeda gagal lelang, dan waktu kajian yang dipangkas — https://www.antaranews.com/berita/5752897/bahlil-akan-pangkas-birokrasi-tender-untuk-percepat-plts-100-gw
3. [3] CNN Indonesia — 'Bahlil Bakal Pangkas Proses Tender di Proyek PLTS 100 GW' (22 Sep 2026) — framing kebijakan panjang: kutipan lengkap Prabowo 25 Agustus, kebutuhan investasi 70-73 miliar dolar AS, target 30 GW dan penghentian 13 GW PLTD — https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260922192701-85-1406981/bahlil-bakal-pangkas-proses-tender-di-proyek-plts-100-gw
4. [4] CNBC Indonesia — 'Bahlil Siapkan Aturan Baru, Tender PLTS 100 GW Dijamin Kilat!' (22 Sep 2026) — framing bisnis: nilai investasi Rp1.140 triliun, serapan 5,5 juta tenaga kerja, penghematan subsidi Rp73,9 triliun per tahun — https://www.cnbcindonesia.com/news/20260922191145-4-770030/bahlil-siapkan-aturan-baru-tender-plts-100-gw-dijamin-kilat
5. [5] detikFinance — 'Pangkas Tender PLTS, Bahlil Mau Perusahaan Kompeten Bisa Langsung Ditunjuk' (22 Sep 2026) — framing opsi penunjukan langsung untuk perusahaan yang dinilai kompeten — https://finance.detik.com/energi/d-8674232/pangkas-tender-plts-bahlil-mau-perusahaan-kompeten-bisa-langsung-ditunjuk
6. [6] Katadata — 'Bahlil Pangkas Birokrasi Tender PLTS 100 GWp Demi Kejar Target 3 Tahun' (22 Sep 2026) — framing regulasi: pemangkasan hanya lewat perubahan SOP bukan regulasi baru, dan Perpres payung hukum program masih dalam harmonisasi; satu-satunya media yang mengangkat hal ini — https://katadata.co.id/berita/energi/6ab25e8a8b041/bahlil-pangkas-birokrasi-tender-plts-100-gwp-demi-kejar-target-3-tahun