53 Aksi dalam Sehari: Lima Tuntutan Demo 28 Oktober, dan Jawaban yang Masih Umum

Rabu (28/10/2026) bukan hari biasa untuk Jakarta. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sedikitnya 53 aksi penyampaian pendapat digelar di wilayah DKI Jakarta dalam sehari — angka yang disebut Polda Metro Jaya sendiri.

Aksi terbesar berpusat di Bundaran HI. Massa dari Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) — aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah kampus — datang membawa lima tuntutan.

Malamnya, Wakil Pemerintah untuk urusan politik dan keamanan angkat bicara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah menghormati aspirasi tersebut.

Apa yang terjadi

Sejak siang, massa bergerak ke Jalan Sudirman menuju Bundaran HI. Titik lain muncul di kawasan Patung Kuda, dengan satu mobil komando berhenti di depan Gedung BSI.

Polda Metro Jaya menyebut 53 aksi berlangsung di Jakarta hari itu, ditambah 24 kegiatan masyarakat lain. Personel kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan petugas pengamanan dalam dikerahkan di titik-titik seperti DPR/MPR, depan UOB, Tugu Tani, dan Silang Selatan Monas.

Arus lalu lintas dilaporkan tetap normal. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah menyebut belum ada pengalihan arus, meski skema rekayasa sudah disiapkan.

Malamnya, situasi di Yogyakarta berbeda. Polda DIY menyebut demonstrasi di kawasan Malioboro berujung ricuh sekitar pukul 22.00 WIB.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan menduga ada dua gelombang massa. Gelombang sore membubarkan diri di Titik Nol Kilometer sekitar pukul 17.30 WIB. Gelombang kedua — disebut “tidak dikenal” — mendatangi Gedung DPRD DIY dan diduga melempar petasan.

Polisi menyebut massa melempar batu, petasan, dan kembang api. Petugas memakai Dalmas untuk mendorong massa keluar dari Malioboro. Polisi juga mengamankan satu orang yang diduga membawa senjata tajam.

Lima tuntutan

Dalam maklumatnya, Komite SADAR menyampaikan lima tuntutan utama:

• Menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
• Memaksimalkan alokasi APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).
• Menurunkan biaya pendidikan dan memeratakan akses layanan dasar.
• Menghentikan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, memberantas KKN, dan mengembalikan kebebasan bersuara.
• Menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil.

Perwakilan Komite SADAR, Namoradiarta Siahaan, menyebut aksi ini kelanjutan dari aksi 20 Oktober. “Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, dan menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” katanya.

Respons pemerintah

Dudung menyampaikan pernyataannya lewat video di akun Instagram resmi Kemenko Polkam, Rabu.

“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pemerintah menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi kita,” katanya.

Namun ia menambahkan syarat: kebebasan harus berjalan seiring tanggung jawab. Dudung merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Sampaikan kritik dengan tegas, tetapi tetap santun. Perjuangkan kepentingan masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Pernyataan itu tidak menyinggung satu pun dari lima tuntutan secara spesifik — tidak soal karhutla, tidak soal MBG, tidak soal pendidikan.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

• CNN Indonesia membingkai lewat logistik dan keamanan: jumlah aksi, rekayasa lalu lintas, jumlah personel, posko bantuan. Tuntutan muncul, tapi bukan fokus utama.
• iNews dan SINDOnews fokus pada kutipan Dudung — “pemerintah hormati aspirasi” dan “kritik boleh tegas tapi jangan merugikan”. Framing-nya respons pejabat, bukan isi tuntutan.
• ANTARA menonjolkan peristiwa malam di Yogyakarta: kronologi kericuhan, dugaan provokasi massa tak dikenal, dan waktu pembubaran.
• JPNN, Kompas.com, BeritaSatu, Tribun Jogja menyorot sisi rusuh: gas air mata, penangkapan, fasilitas publik terganggu.
• Yang tidak disebut hampir semua pemberitaan respons pemerintah: tidak ada satu pejabat yang menjawab tuntutan soal status bencana nasional karhutla atau efisiensi anggaran MBG.

Angle PagiPagi

Ada jarak yang lebar antara apa yang dituntut dan apa yang dijawab.

Lima tuntutan itu menyangkut hal yang sangat konkret: status bencana, alokasi APBN, biaya pendidikan, penggunaan hukum, dan pelanggaran HAM. Yang datang sebagai jawaban adalah pernyataan umum tentang hak konstitusional dan ajakan menyampaikan kritik secara santun.

Itu bukan penolakan. Tapi juga bukan jawaban. Dan justru karena disampaikan lewat video di Instagram — bukan konferensi pers dengan tanya jawab — tidak ada kesempatan bagi siapa pun untuk menanyakan: bagaimana pemerintah menilai kelima tuntutan itu?

Yang juga layak dicatat: angka 53 aksi dalam sehari di Jakarta. Ini bukan spontanitas. Ini menunjukkan kapasitas mobilisasi yang tersebar, bukan terpusat di satu kampus.

Kenapa ini penting

Peringatan Sumpah Pemuda 2026 jadi panggung bagi keluhan yang tidak menemukan salurannya. Ketika aksi massa berulang (20 Oktober lalu 28 Oktober) dengan tuntutan yang sama, itu tanda ada yang tidak selesai.

Cara negara menjawab kritik juga jadi ukurannya sendiri. Merujuk UU 9/1998 sebagai pengingat kewajiban adalah sah. Tapi kalau yang selalu ditekankan hanya kewajiban peserta aksi, sementara substansi kritik tidak pernah ditanggapi, ruang dialog menyempit.

Kesimpulan

Aksi 28 Oktober berlangsung di banyak titik, dengan satu tuntutan besar yang sama: negara diminta menjawab persoalan yang sudah lama menggantung. Sebagian berjalan tertib, sebagian berakhir ricuh di Yogyakarta.

Pemerintah lewat Menko Polkam menyatakan menghormati aspirasi. Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi yang menyinggung kelima tuntutan secara substantif.

SUMBER & RUJUKAN

Jejak sumber berita

1. [1] CNN Indonesia — 'Kapolri Minta Massa Demo Tak Anarkis, Jamin Pengamanan Humanis' (28 Okt 2026) — framing: keamanan + isi lengkap lima tuntutan Komite SADAR dan pernyataan Namoradiarta Siahaan https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261028111156-20-1420479/kapolri-minta-massa-demo-tak-anarkis-jamin-pengamanan-humanis
2. [2] CNN Indonesia — '53 Demo di Jakarta, Lalin Masih Normal Belum Ada Pengalihan' (28 Okt 2026) — framing: data operasional — 53 aksi + 24 kegiatan lain, 1.000 personel lalu lintas, titik pengamanan https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261028134935-20-1420548/53-demo-di-jakarta-lalin-masih-normal-belum-ada-pengalihan
3. [3] CNN Indonesia — 'Aksi 28 Oktober di Bundaran HI dan Patung Kuda' (28 Okt 2026) — framing: titik aksi dan mobil komando https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261028155931-24-1420628/aksi-28-oktober-di-bundaran-hi-dan-patung-kuda
4. [4] iNews — 'Menko Polkam soal Demo 28 Oktober: Pemerintah Hormati Aspirasi dan Kritik Masyarakat' (28 Okt 2026) — framing: kutipan Dudung + rujukan UU 9/1998 https://www.inews.id/news/nasional/menko-polkam-soal-demo-28-oktober-pemerintah-hormati-aspirasi-dan-kritik-masyarakat
5. [5] SINDOnews — 'Menko Polkam Dudung: Kritik Boleh Tegas, tetapi Jangan Merugikan Masyarakat' (28 Okt 2026) — framing: penekanan pada kewajiban peserta aksi, sumber video Instagram @polkamri https://nasional.sindonews.com/read/1765895/14/menko-polkam-dudung-kritik-boleh-tegas-tetapi-jangan-merugikan-masyarakat
6. [6] ANTARA — 'Polisi sebut demonstrasi di Malioboro Yogyakarta ricuh pada malam hari' (28 Okt 2026) — framing: kronologi kericuhan malam, dugaan dua gelombang massa, pembubaran pukul 22.00 WIB https://www.antaranews.com/berita/5818247/polisi-sebut-demonstrasi-di-malioboro-yogyakarta-ricuh-pada-malam-hari
7. [7] ANTARA — 'Polisi amankan orang diduga membawa sajam saat kericuhan di Malioboro' (28 Okt 2026) — framing: penangkapan satu orang diduga membawa senjata tajam https://www.antaranews.com/berita/5818251/polisi-amankan-orang-diduga-membawa-sajam-saat-kericuhan-di-malioboro