KPK Tangkap 14 Orang di BNPB, Termasuk Sestama: Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu yang diamankan adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.

Dari operasi itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas. KPK menduga penangkapan ini berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang memakai dana siap pakai untuk kebencanaan.

Angka “14 orang” dan “Rp1,4 miliar” datang langsung dari Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberi keterangan di Yogyakarta. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah naik jadi tersangka atau tidak.

Apa yang terjadi

KPK menggelar OTT di BNPB pada Selasa malam. Sebanyak 14 orang diamankan. Menurut Budi, satu di antaranya adalah Sekretaris Utama atau Sestama BNPB, Rustian. Tiga belas orang lainnya terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) di BNPB dan pihak swasta.

“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” kata Budi, dikutip ANTARA.

Seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Barang bukti yang disita berupa uang tunai dan logam mulia emas, sebagian berbentuk emas batangan dan sebagian lagi tabungan emas.

Konteks: kenapa ini menyangkut dana bencana

KPK menyebut perkara ini terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang memakai dana siap pakai untuk kebencanaan. Dana siap pakai adalah dana yang disiapkan pemerintah agar bisa cepat dipakai saat bencana terjadi.

Namun KPK belum merinci pengadaan mana yang sedang diselidiki, atau pengadaan itu untuk bencana apa. “Pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa? Itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers,” kata Budi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi operasi ini. Ia menyebut beberapa pihak sudah diamankan dan diminta keterangan, tetapi belum membuka identitas maupun konstruksi perkara.

Data dan fakta pendukung

Jumlah diamankan: 14 orang (1 Sestama BNPB, sejumlah PPK BNPB, dan pihak swasta).
Barang bukti: uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas (batangan dan tabungan emas). Jumlah total emas belum dirinci.
Status: para pihak masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum.
Konteks: ini OTT ke-22 KPK sepanjang 2026.

Bagaimana Media Lain Membingkainya

Hampir semua media bertumpu pada sumber yang sama: keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Yang membedakan adalah sudut penekanannya.

ANTARA paling rinci soal barang bukti — uang tunai Rp1,4 miliar dan emas dalam dua bentuk (batangan dan tabungan emas). ANTARA juga menyorot konteks OTT ke-22 sepanjang 2026 dan mendaftar OTT sebelumnya.
detik dan CNN Indonesia menekankan dugaan korupsi “dana siap pakai untuk kebencanaan” dan status para pihak yang masih terperiksa.
CNBC Indonesia menonjolkan konfirmasi Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang enggan membuka identitas pihak yang ditangkap.
SINDOnews memberi panggung pada respons BNPB melalui juru bicaranya, Berton Panjaitan — lembaga itu menyatakan menghormati proses hukum dan tidak akan mengintervensi.
iNews menyorot sisi barang bukti dan detail “14 orang” yang ditangkap.

Ada juga perbedaan angka kecil yang perlu dicatat. Sebagian media mengutip “sekitar Rp1,4 miliar” (angka resmi dari jubir KPK). Ada pula yang menulis “Rp1,5 miliar” sebagai kabar awal sebelum angka resmi keluar. Angka yang dipakai PagiPagi adalah yang resmi dari KPK, yakni sekitar Rp1,4 miliar.

Hal yang belum disebut satu media pun: pengadaan barang dan jasa mana yang jadi objek penyelidikan, dan bencana apa yang terkait. KPK sendiri menyatakan detail itu akan disampaikan kemudian.

Angle PagiPagi

Yang paling penting dari peristiwa ini bukan angka 14 orang atau Rp1,4 miliar, melainkan di mana OTT itu terjadi: di lembaga yang tugasnya justru menyalurkan bantuan saat bencana. Ketika dugaan korupsi menyentuh pengadaan darurat, pertanyaan yang muncul bukan cuma “siapa yang mengambil”, tetapi “apakah barang dan jasa yang dibeli untuk korban bencana benar-benar sampai”.

Perlu ditegaskan: semua yang diamankan masih berstatus terperiksa. Belum ada penetapan tersangka, apalagi putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku — dan KPK punya batas waktu 24 jam untuk menentukan langkah berikutnya.

Kenapa ini penting

BNPB adalah lembaga yang menangani bencana, mulai dari banjir, karhutla, sampai gempa. Anggarannya menyangkut keselamatan banyak orang. Karena itu, dugaan penyelewengan di pengadaan kebencanaan menyentuh hal yang lebih sensitif daripada korupsi biasa: dana yang seharusnya melindungi warga saat paling rentan.

Reaksi BNPB juga jadi catatan. Juru bicara BNPB, Berton Panjaitan, menegaskan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan dan seluruh jajaran diminta tidak terpengaruh proses hukum.

Sumber dan validasi

Artikel ini disusun dari keterangan resmi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang dikutip sejumlah media, serta pernyataan Juru Bicara BNPB Berton Panjaitan. Rincian lengkap ada di kotak “Jejak sumber berita” di bawah.

Belum terkonfirmasi: konstruksi perkara, pengadaan spesifik yang diselidiki, jumlah total nilai emas, dan status hukum para pihak. Semua itu masih menunggu pengumuman KPK.

Kesimpulan

OTT di BNPB menambah daftar panjang kasus korupsi 2026 — ini yang ke-22. Yang membuatnya menonjol adalah lokasinya: lembaga yang menangani bencana. Publik menunggu dua hal dalam 24 jam ke depan: siapa yang ditetapkan tersangka, dan pengadaan apa yang jadi pintu masuknya.