Jakarta, PagiPagi — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu malam (11/11/2026), dan CNN Indonesia melaporkan surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sore hari di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun hingga berita ini disusun, Istana belum memberi keterangan resmi, dan surat itu belum diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) — lembaga yang menurut konstitusi menetapkan kekosongan jabatan wakil presiden.
Apa yang terjadi Rabu malam
Sekitar pukul 19.30 WIB, Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran sudah mundur. “Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie kepada Metro TV, Rabu (11/11/2026). Pernyataan serupa ia sampaikan ke sejumlah media lain, termasuk SINDOnews dan Republika.
Budi Arie tidak merinci kapan dan di mana surat pengunduran diri itu diserahkan, dan tidak memastikan apakah Gibran sudah bertemu Prabowo untuk menyerahkannya. Keterangan lebih spesifik datang dari CNN Indonesia.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata seorang sumber yang disebut CNN Indonesia sebagai orang dekat Gibran, dalam laporan Rabu (11/11/2026) pukul 19.39 WIB. Menurut laporan itu, Gibran menunggu Prabowo mendarat di Halim sebelum menyerahkan suratnya.
Sejumlah media lain, termasuk kumparan, menulis hal yang sama dengan mengutip Projo: surat pengunduran diri disampaikan ke Prabowo di Halim. Hingga Rabu malam, tidak ada pernyataan resmi dari Istana maupun dari Gibran sendiri mengenai surat tersebut.
Apa yang berubah dari Selasa
Selasa (10/11/2026) sore, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran baru menyampaikan niatan mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Saat itu, tidak ada surat, dan Istana menegaskan Presiden tidak menolak keinginan tersebut.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa siang.
Gibran juga menyampaikan salah satu saran Prabowo: tetap berjuang lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S-1, sekaligus berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Dalam 24 jam, status peristiwanya bergerak: dari niat yang disampaikan lisan, menjadi keputusan mundur dengan surat yang menurut laporan media sudah berpindah tangan.
Kenapa MPR tetap penentu
Mundurnya seorang wakil presiden bukan urusan surat pribadi ke Presiden saja. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan proses formilnya harus lewat MPR.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak, nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Setelah surat masuk, MPR bersidang menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden, lalu mengirim surat resmi ke Presiden untuk meminta dua nama calon. Pemilihan dilakukan MPR dalam 60 hari sejak surat Presiden diterima.
Dasar aturannya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Presiden tidak bisa menunjuk pengganti sendiri, dan kursi wapres tidak otomatis diisi menteri atau ketua partai.
Kaidah.ID melaporkan, dengan mengutip informasi yang diperolehnya, penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Hingga Rabu malam, jadwal itu belum dikonfirmasi oleh MPR maupun Istana.
Yang belum terkonfirmasi
Ada tiga hal yang perlu dibedakan dari kabar yang beredar Rabu malam.
Pertama, tidak ada keterangan resmi Istana soal penerimaan surat. Semua yang beredar bersumber dari orang dekat Gibran dan dari Ketua Umum Projo — organisasi pendukung, bukan lembaga negara.
Kedua, belum ada konfirmasi dari MPR soal jadwal penyerahan surat Kamis pukul 10.00 WIB, termasuk soal apakah surat sudah diterima secara administratif atau baru akan diserahkan.
Ketiga, lokasi peristiwa dilaporkan berbeda. CNN Indonesia dan kumparan menyebut Halim Perdanakusuma, sementara Kaidah.ID menyebut pertemuan di Istana Kepresidenan. Perbedaan ini belum dijelaskan oleh sumber resmi mana pun.
Latar: polemik dokumen pendidikan
Pemicu rangkaian ini adalah polemik dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang dipakai Gibran saat mengurus surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.
Perhatian meningkat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga dan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah serta batal demi hukum, lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA juga telah mengunggah putusan lengkapnya.
Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN dan berencana mengajukan PK. Sidang lanjutan gugatan atas surat keterangan itu di PTUN Jakarta dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) — berbarengan dengan rencana penyerahan surat ke MPR.
Tekanan dari DPR
Di parlemen, tekanan bergerak lebih dulu. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Rinciannya: PDIP 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, NasDem 19, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18.
“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dikutip dari kanal TV Parlemen, Rabu (11/11/2026). Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11/2026).
Di sisi lain, Koalisi AKSI meminta Gibran tidak mundur sebelum proses HMP tuntas, dengan alasan proses konstitusional di parlemen sebaiknya diselesaikan lebih dulu. Artinya, dua jalur kini berjalan bersamaan: pengunduran diri sukarela dan prosedur pemberhentian di DPR-MPR.
Angle PagiPagi
Setelah surat berpindah tangan, bola bukan lagi di Gibran, melainkan di meja pimpinan MPR. Yang menentukan 60 hari ke depan bukan pernyataan pembenaran dari orang dekat atau organisasi pendukung, melainkan tiga hal yang bisa diperiksa: kapan surat diterima MPR, kapan MPR bersidang menyatakan kekosongan jabatan, dan apakah DPR tetap melanjutkan HMP ke paripurna dan seterusnya.
Karena itu, dua pertanyaan ini layak dijawab dengan dokumen, bukan dengan kutipan: apakah surat yang diserahkan ke Presiden identik dengan surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR, dan apakah MPR menerimanya sebagai pemberitahuan resmi atau sebagai permintaan pengunduran diri.
Kenapa penting
Kekosongan jabatan wakil presiden menyentuh stabilitas pemerintahan, kelangsungan program, dan kepercayaan pasar. Presiden juga hanya punya dua nama untuk diajukan, sehingga komposisi politik koalisi bisa berubah dalam hitungan pekan. Bagi publik, yang paling praktis diikuti adalah urutan dokumennya, bukan pernyataan politiknya.
Kesimpulan
Per Rabu malam (11/11/2026), Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sudah mengundurkan diri oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, dan CNN Indonesia melaporkan suratnya sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo di Halim sore hari. Istana belum mengonfirmasi, dan surat ke MPR belum ada — penyerahannya dikabarkan dijadwalkan Kamis pukul 10.00 WIB, juga belum dikonfirmasi. Sampai dua hal itu terjadi, kekosongan jabatan wapres belum ditetapkan secara konstitusional, dan tenggat 60 hari belum mulai berjalan.
Jejak sumber berita
- [1] Detik Bali (detik.com) — 'Hal-hal yang Perlu Diketahui Usai Gibran Ingin Mundur dari Wapres' (11 Nov 2026 07:35 WIB) — framing: kutipan pernyataan Mensesneg dan pernyataan Gibran di Istana Wapres https://www.detik.com/bali/berita/d-8747527/hal-hal-yang-perlu-diketahui-usai-gibran-ingin-mundur-dari-wapres
- [2] Suara.com — '7 Fakta Gibran Mundur Jadi Wapres, Prabowo Beri Saran Fight' (11 Nov 2026 11:09 WIB) — framing: rangkuman fakta, menegaskan niat mundur belum berarti resmi berhenti https://www.suara.com/news/2026/11/11/110944/7-fakta-gibran-mundur-jadi-wapres-prabowo-beri-saran-fight
- [3] Kompas TV — 'Siapa Pengganti Jika Wapres Gibran Mundur atau Dimakzulkan?' (10 Nov 2026 23:00 WIB) — framing: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kewenangan MPR memilih, Presiden mengusulkan dua nama https://www.kompas.tv/nasional/700750/siapa-pengganti-jika-wapres-gibran-mundur-atau-dimakzulkan
- [4] Kompas TV — 'Yusril Jelaskan Mekanisme Jika Gibran Mengundurkan Diri sebagai Wapres' (10 Nov 2026 22:40 WIB) — framing: syarat pernyataan tertulis ke MPR dan hitungan 60 hari sejak surat Presiden diterima https://www.kompas.tv/nasional/700802/yusril-jelaskan-mekanisme-jika-gibran-mengundurkan-diri-sebagai-wapres
- [5] Viva.co.id — 'Tahapan Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Begini Penjelasan Proses Penggantian Wakil Presiden' (11 Nov 2026 15:45 WIB) — framing: latar putusan MK dan MA, dorongan Hak Menyatakan Pendapat di DPR https://www.viva.co.id/berita/nasional/1942788-tahapan-jika-gibran-mundur-atau-dimakzulkan-begini-penjelasan-proses-penggantian-wakil-presiden
- [6] CNBC Indonesia — 'Yusril: Prabowo Harus Setor 2 Nama Cawapres ke MPR Jika Gibran Mundur' (11 Nov 2026 10:56 WIB) — framing: kewajiban Presiden mengajukan dua nama calon https://www.cnbcindonesia.com/news/20261111104914-4-784176/yusril-prabowo-harus-setor-2-nama-cawapres-ke-mpr-jika-gibran-mundur
- [7] Beritasatu — 'Bolehkah Wapres Mengundurkan Diri? Begini Hukumnya' (11 Nov 2026 12:37 WIB) — framing: dasar hukum, konstitusi tidak mengatur tata cara pengunduran diri sukarela wapres https://www.beritasatu.com/nasional/3040272/bolehkah-wapres-mengundurkan-diri-begini-hukumnya
- [8] Suara.com — 'Bantah Mundur karena Isu Gibran, HNW Ungkap Alasan Sebenarnya Lepas Kursi Pimpinan MPR' (11 Nov 2026 10:50 WIB) — framing: rotasi pimpinan MPR dinyatakan tidak terkait isu Gibran, surat mundur diajukan 31 Okt 2026 https://www.suara.com/news/2026/11/11/105000/bantah-mundur-karena-isu-gibran-hnw-ungkap-alasan-sebenarnya-lepas-kursi-pimpinan-mpr
- [9] CNN Indonesia — 'Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo' (11 Nov 2026 19:39 WIB) — framing: kutipan orang dekat Gibran, surat diserahkan ke Presiden sore hari di Halim https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261111180550-32-1426022/gibran-dikabarkan-mundur-dari-wapres-surat-diserahkan-ke-prabowo
- [10] Metro TV News — 'Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden' (11 Nov 2026 19:38 WIB) — framing: Budi Arie membenarkan, tetapi tidak merinci waktu, tempat, maupun pertemuan dengan Prabowo https://www.metrotvnews.com/read/KvJCyOo8-gibran-mundur-dari-jabatan-wakil-presiden
- [11] Kaidah.ID — 'Wapres Gibran Dikabarkan Mundur, Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke MPR Kamis Besok' (11 Nov 2026 20:10 WIB) — framing: jadwal penyerahan surat ke MPR Kamis 12 Nov pukul 10.00 WIB, secara eksplisit menyebut belum ada konfirmasi resmi https://kaidah.id/headline/read/24087/wapres-gibran-dikabarkan-mundur-surat-pengunduran-diri-diserahkan-ke-mpr-kamis-besok/
- [12] Kaidah.ID — 'Breaking News, Budi Arie: Betul Gibran Mundur dari Wapres' (11 Nov 2026 20:34 WIB) — framing: konfirmasi Projo dan penegasan bahwa belum ada keterangan resmi Istana maupun MPR https://kaidah.id/headline/read/24090/breaking-news-budi-arie-betul-gibran-mundur-dari-wapres/
- [13] detikBali — '120 Anggota DPR Ajukan HMP, Gibran di Ambang Pemakzulan' (11 Nov 2026 15:30 WIB) — framing: rincian 120 anggota dari delapan fraksi dan rencana pembahasan di paripurna Kamis https://www.detik.com/bali/berita/d-8748398/120-anggota-dpr-ajukan-hmp-gibran-di-ambang-pemakzulan
- [14] ANTARA News — 'AKSI minta Gibran tidak mundur sebelum proses HMP tuntas' (11 Nov 2026) — framing: penolakan sebagian koalisi sipil terhadap jalur mundur, meminta proses parlemen diselesaikan lebih dulu https://www.antaranews.com/berita/5847351/aksi-minta-gibran-tidak-mundur-sebelum-proses-hmp-tuntas
Artikel disusun dengan bantuan AI berdasarkan 14 sumber terbuka di atas. Status peristiwa: 11 November 2026, pukul 21.00 WIB. Terdapat bagian 'Yang belum terkonfirmasi' yang sengaja dipertahankan karena Istana dan MPR belum memberi keterangan resmi. Jika Istana atau MPR mengeluarkan pernyataan resmi, atau surat benar-benar diserahkan ke MPR pada 12 November, bagian status dan kesimpulan wajib diperbarui.


